Tanjungpinang (Riau Lantang.Com)-
Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP), Penertiban Aset, dan Optimalisasi PAD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bersama KPK RI di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (22/3).
Dalam sambutannya Wagub Marlin menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Satgas Kopsurgah Wilayah I dan para Kepala Perangkat Daerah terkait yang menghadiri Rakor dan Evaluasi itu.
“Mudah-mudahan kehadiran kita disini menjadi menambah semangat kami untuk bersama memerangi korupsi. Kehadiran kita juga membuktikan adanya komitmen yang nyata
untuk terus berupaya secara maksimal membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua,” ujarnya.
Wagub Marlin menyadari betapa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Oleh karenanya Ia bersama Gubernur Ansar Ahmad mempunyai misi dalam masa kepemimpinan berupa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.
“Tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan satu dari tujuh program unggulan yang akan dituangkan nantinya dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Kami berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel, visi “terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya akan dapat kita raih, “jelas Wagub Marlin.
Sementara itu Sekdaprov Kepulauan Riau H. T.S. Arif Fadilah dalam laporannya menyampaikan capaian indikator dari tujuh area intervensi MCP Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk capaian tertinggi, didapat dari indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu sebesar 97 persen, dengan indikator yang belum tercapai maksimal dari laporan hasil pajak atas implementasi KSWP. Sedangkan capaian terendah didapat dari indikator Optimalisasi Pajak Daerah sebesar 53,19 persen dengan indikator yang belum tercapai.
“Maksimal dari capaian penagihan piutang pajak, peningkatan mata pajak yang diintervensi, dan peningkatan pajak secara keseluruhan,” ungkap Sekda Arif.
Sekda Arif melaporkan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri dalam pencapaian target indikator yaitu keterbatasan SDM APIP dalam melakukan pengawasan Kepatuhan BMD, tahun 2021 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April ini, ada beberapa regulasi yang belum terpenuhi, dan beberapa aset daerah yang belum disertifikasi.
Adapun langkah perbaikan pelaksanaan Korsupgah tahun 2021 antara lain rencana aksi yang mencantumkan jadwal pelaksanaan tiap indikator keberhasilan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala OPD terkait, dan pemantauan yang lebih intensif oleh admin MCP terhadap capaian tiap indikator per triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Ketua Satgas Korsupgah Wilayah I Maruli Tua Manurung menyampaikan 7 Indikator Area Intervensi MCP untuk level pemerintahan provinsi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
“Kami dari direktorat pencegahan, ingin memulai proses pencegahan dari hulunya, yaitu mencegah perencanaan yang koruptif. Di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dari Barenlitbang, BPKAD dan Inspektorat Daerah sebagai tulang punggung perencanaan,” ungkapnya.
Turut hadir dalam Rakor ini Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendas, Kaban BP2RD Reni Yusneli, Kaban BKPSDM Firdaus, Kadis Kominfo Zulhendri, Kadis DPMPTSP Syamsuardi, Kadis Pendidikan Muhammad Dali, BPKAD, Karo Organisasi dan Korpri Any L.(Amri)
