DURI (Riaulantang) – Pemuka masyarakat Mandau, Refri Amran, risau memikirkan ironi di negeri kaya minyak bernama Kabupaten Bengkalis. Dengan kekayaan alam seperti itu, seharusnya rakyat di negeri ini hidup makmur dan sejahtera. Namun nyatanya masih banyak rakyat yang belum sejahtera.

“Dibawah minyak diatas minyak. Harusnya kita disini sudah sejahtera. Tapi kenyataannya tidak begitu. Masih banyak rakyat yang belum sejahtera. Pembangunan pun belum merata. Padahal seperti dikatakan Kepala Perwakilan SKKMigas Sumbagut, 90 persen produksi minyak Chevron di Riau disumbangkan Kabupaten Bengkalis. Aneh memang. Negeri penghasil minyak tak begitu maju,” kata Refri di Duri, Selasa (24/10/17)

Negara penghasil minyak di belahan dunia lain, lanjut Refri, rakyatnya hidup sejahtera. Namun yang terjadi disini malah sebaliknya. Masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Apa dan mengapa ini bisa terjadi, mungkin para pengambil kebijakanlah yang tahu,” imbuh Refri.

Dia juga risau melihat banyaknya angka pengangguran di daerah tambang minyak seperti Duri pada saat ini. Itu imbas utama dari anjloknya harga minyak bumi sejak beberapa waktu lalu. “Kok di daerah tambang banyak pengangguran. Masyarakat pun terancam jatuh miskin. Ironis, ” ucapnya lagi. 

Terpisah, Pemangku Lembaga Adat Mandau (LAM), Drs Fachruddin Syarief ikut memberi penilaian terkait masalah ini.

Menurut Fachruddin, peran minyak Mandau dan Bengkalis terhadap produksi minyak Chevron serta kontribusinya terhadap devisa negara tak bisa dipungkiri lagi. Namun kenapa rakyat di negeri penghasil minyak ini tidak makmur dan pembangunannya pun belum merata. Menurut Fachruddin itu harus ditinjau dari berbagai sisi.

Dia mengambil contoh isu tentang kosongnya kas daerah Bengkalis. Kalau di Riau hal itu hanya dialami Bengkalis saja, menurut Fachruddin, tentu ada yang perlu dievaluasi di daerah ini. Misalnya saja kinerja Bappeda, Dispenda, atau pun Sekretariat Daerah yang perlu dipertanyakan. “Tapi kalau banyak daerah yang mengalami hal serupa, bisa jadi tangungjawab itu bisa kita ditimpukkan bersama ke pundak pemerintah pusat,” ujarnya.

Belum dikucurkannya dana triwulan keempat 2016 oleh pemerintah pusat menurut Fachruddin juga sangat mempengaruhi kestabilan anggaran di Bengkalis. Mau tak mau itu akan berkait  pula dengan pelaksanaan pembangunan fisik di kabupaten ini.(susi)