BENGKALIS (Riaulantang)– Bupati Bengkalis, Amril Mukminin diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), H. Arianto membuka pelatihan Penyusunan Standar Pelayanana Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (4/10/17).

Pelatihan yang ditaja oleh Bagian Organisasi Bengkalis Ini merupakan program peningkatan kualitas pelayanana dan acuan sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan publik, dengan mendatangkan narasumber dari Konsultan PT Gamma Persada Provinsi Riau, Helda Khasmi.

Dalam sambutannya H. Arianto mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar.

Baca Juga:  Dinilai Sukses Wujudkan K3, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan

Dijelaskan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 15 SPM meliputi bidang Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, PURP, Ketenagakerjaan, Kominfo, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan dan Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan pembatasan jumlah SPM, tambah Arianto hanya berjumlah 6 bidang yaitu pada urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. meliputi bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Baca Juga:  PKS Bengkalis Resmi Daftar Parpol Peserta Pemilu 2019, Diantar DPD dan Anggota DPRD Fraksi PKS

“Dari sisi waktu pencapaian Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditentukan. Mengingat jumlah indikator terlapor dan pencapaian target Nasional dari 15 Bidang SPM masih diluar batas pencapaian” ungkap Arianto.

Di Bagian lain Arianto menambahkan, pelatihan SPM ini merupakan sarana untuk meminimalisir dalam rangka menfokuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memprioritaskan penggunaan belanja daerah.

“Diharapkan, pelatihan ini menjadi wadah untuk mempercepat penyerapan SPM di Daerah ini, dengan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.,”tutup Arianto.(hms)