ROKANHULU (Riaulantang)- Sejumlah pihak mempertanyakan dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Hilir. Pasalnya bantuan dana Program Ketahanan Pangan di desa tersebut dilaporkan masyarakat ke LSM maupun media. Mereka ingin transparasi pengunaan anggaran yang mencapai ratusan juga itu.
Ada 4 item pengunaan anggaran Program kegiatan Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipertanyakan. Diantaranya Program Ketahanan Pangan dengan Pagu Anggaran Rp 162.850.400, Program Covid Pagu Anggaran Rp 65.140.160, Program stanting Desa pagu Anggaran Rp 40.712.600 dan Program Pustaka Desa Pagu Anggaran Rp 19.200.000.
Sejumlah pihak yang ingin kejelasan terkait dana ini mendatangi Kantor Desa. Ada LSM BPAN, Badan Penelitian Asset Negara, Pais, Lembaga Aliansi Indonesia Damanik beserta sejumlah media, termasuk Riaulantang. com. Didampingi Babin Kamtibmas Polsek Rambah Hilir Bripka Ridwan, sejumlah pihak ini diterima Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Jasrul.
Dikesempatan itu Kades tidak bisa memberikan data terkait Program Ketahanan Pangan berupa Kambing, Ayam dan bantuan bibit, pupuk pertanian serta peralatan pertanian berupa sprayer. Data kegiatan, baik data penerima program maupun nama penangung jawab kegiatan atau TPK (Team Pelaksana Kegiatan) tidak bisa di berikan dengan alasan
tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat tertulis.
Kades meminta diberi waktu untuk melengkapi data data yang dibutuhkan supaya nanti tidak ada kesenjangan katanya,
Terkait ini pihak LSM diwakili Pais mempertanyakan kenapa baru Sekarang ada penjelasan. Padahal sebelumnya tidak ada transparan.
“Ada apa. Wpakah Admin di belakang ini. Sebelum ini kami pertanyakan pihak desa tidak pernah membawa stafnya rapat secara transparan, “tuturnya.
Pihak Babin Kamtimbas Polsek Rambah Hilir Bripka Ridwan saat dikonfirmasi tentang program Covid selaku Petugas Gugus Covid juga mengaku kecewa. Menurutnya dalam kegiatan Covid beliau tidak pernah dilibatkan.
Terkait program stanting desa, kades yang didampingi Kaur Keuangan Sri Wahyuni.
mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan stanting telah ada, namun belum dibagikan kepada posyandu.
Kemudian untuk program Pustaka Desa, setelah Sri Wahyuni mengatakan Dana Rp 19 juta tersebut teruntuk honor 2 orang petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa
Ditempat terpisah dikonfirmasikan Kaur Perencanaan dan Pembangunan Muhammad Yunus mengatakan bahwa beliau ditunjuk sebagi TPK Covid dan Stanting tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Belanja Anggaran dan beliau tidak mengakui sebagai TPK yang ditunjuk Kades secara mendadak. Pihaknya hingga saat ini tidak pernah menerima surat tugas sebagai TPK
Terkait persoalan ini, Tokoh Pemuda Rambah Hilir Tengah Al Fijri mengatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintahan desa yang tidak ada keterbukaan atau transparansi yang bertolak belakang dengan penyampaian Visi dan misi disaat pencalonan kepala desa Rambah Hilir Tengah. Salah satu contoh masalah program ketahanan pangan Kambing lebih dari 10 ekor yang mati.
“Apakah itu kelalaian atau ternak tidak sesuai dengan spekifikasi hingga ketangan peternak. Apalagi masalah kegiatan pustaka yang pagu Rp 19 juta yang hanya untuk honor 2 orang. Tidak masuk akal dan kegiatan akal akalan,” ungkapnya
Dana pemotongan gaji Aparatur Desa juga disentilnya, walaupun telah dikembalikan, namun peruntukan pemotongannya yang tidak jelas. Demikian juga setelah klarifikasi di BPD Rambah Hilir Tengah diketahui bahwa dalam rapat hearing BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak hadir dalam sidang tersebut dan adanya permintaan untuk data kegiatan berjalan akan baru ada pada akhir Agustus.(Lubis)
