Tanjung Pinang (Riaulantang) – Plt Gubernur Kepri H Isdianto menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kepri terkait Pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Gedung Nusantara, Kantor DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1).
Dalam penyampaiannya, Isdianto mengatakan bahwa Jembatan Babin yang menyambungkan Kota Industri (Batam) dan Kota Pariwisata (Bintan) menjadi harapan besar seluruh masyarakat Kepri dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Keberadaan jembatan selain melancarkan arus barang maupun orang dengan terhubungnya kedua pulau juga dapat semakin melancarkan investasi dan banyak dampak positif lainnya sehingga upaya meraih kesejahteraan dapat tercapai,” kata Isdianto.
Untuk itu, Isdianto berharap kepada Komisi V DPR RI membantu perjuangan dan ikut mengakomdir upaya merealisasikan kapan Jembatan Babin akan mulai berjalan, terlebih Jembatan Babin merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Kami berharap dengan rapat ini ada titik terang agar secepatnya jembatan ini segera mulai dijalankan, kami siap jika ada lagi dokumen yang dibutuhkan akan segera kami sampaikan,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bahwa pada rapat ini pihaknya menerima dokumen usulan yang secara umum disampaikan pada rangkaian rapat dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Nanti kita rapatkan kembali dan akan dibawa ke Kementerian terkait agar segera dapat titik terang,” kata Lasarus.
Lasarus juga yakin keberadaan Jembatan Babin menjadi hal yang strategis untuk memajukan daerah terlebih Kepri menjadi salah satu daerah yang berada si garda terdepan NKRI.
Dalam pada itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mengatakan bahwa Pemda harus menyatakan kesiapannya atas keseriusan Pembangunan Jembatan tersebut.
“Apalagi sudah jelas, Jembatan Babin ini masuk salah satu program strategis Nasional. Pemda dalam arti kata harus siap menyelesaikan segala dokumen, administrasi serta menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari,” kata Syarif.
Syarif mencontohkan terkait permasalahan lahan, jika misalkan Pemerintah Pusat sudah siap dan akan dijalankan tapi ternyata ada permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai tentu akan terhambat pekerjaan.
Selanjutnya, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan bahwa Kepri punya dua buah pulau besar yakni Batam dan Bintan dengan perkembangan yang luar biasa baik dibidang industri maupun pariwisata.
“Sehingga pembangunan jembatan nantinya tentu akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Arif.
Keberadaan Jembatan, lanjut Arif merupakan harapan seluruh masyarakat, yang selama ini konektiviti antar pulau yakni antara Batam dan Bintan yang punya 3 Pemerintahan (Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri) selama ini hanya melalui jalur laut.
Pun dengan pengagasannya sudah berjalan sejak tahun 2005. Berbagai tahapan juga sudah dilakukan baik dari segi penentuan titik lokasi, review, studi kelayakan serta menuju ke kementerian terkait.
“Multi efek dari keberadaan jembatan akan terasa nantinya bagi ekonomi masyarakat, apalagi Jembatan Babin salah satu janji kampanye Pak Presiden, tentu masyarakat terus bertanya kepada kami, maka ini menjadi komitmen kita bersama antara Pemda dan Pusat,” lanjut Arif.
Kemudian, Kepala Dinas PU Abu Bakar juga menjelaskan bahwa awal tahun 2020 pihaknya sudah berkunjung ke Kementerian PU untuk mwmbahas tindak lanjut pembangunan jembatan Babin.
Dalam rapat tersebut membahas terkait trase jembatan yang dijabarkan ada dua opsi yakni 1. Batam-Tanjung Sauh-Pulau Buau-Bintan dan 2. Batam-Tanjung Sauh-Pulau Menang-Bintan sauh. Ketinggian jembatan juga pihak Kementerian minta agar ditetapkan apakah 30 M atau 50 M mengingat kondisi jembatan akan dilalui kapal berukuran besar apa tidak.
“Secara umum, Kepri tidak permasalahkan kedua trase ini, yang mana saja bisa dipakai yang penting jembatan ini jadi,” kata Abu.
Kemudian saat rapat bersama Kementerian Perhubungan, pihak Kemenhub merekomendasikan kelengkapan dokumen terkait Jarak bebas dari permukaan pasang tertinggi air laut dan rencana induk pelabuhan nasional.
Anggota Komisi V Dapil Kepri Ansar Ahmad juga ikut menanggapi, terlebih dahulu dirinya memberikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya Komisi V DPR RI ikut dalam rapat pembahasan ini.
Kepri, kata Ansar punya 2 pulau terbesar yakni Batam dan Bintan. Postensi besar dengan aktivitas kegiatan ekonomi, pariwisata dan pemerintahan. Dengan kawasan FTZ juga KEK, merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus tercepat perkembangannya.
“Jika kita bicara strategis maka kedua wilayah ini punya prospek tinggi, apalagi jika ditopang dengan kehadiran jembatan penghubung,” kata Ansar.
Belum lagi pertumbuhan Pariwisata Kepri yang luar biasa, di tahun 2019 saja kunjungan wisman mencapai 2 juta setengah orang dan sekarang berada di posisi kedua setelah Bali.
“Saya kira perjalanan Jembatan yang sejak tahun 2005 ini menjadi prospek untuk terus kita dorong agar segera hadir, keberadaan jembatan nantinya dapat mendukung seluruh mobilitas kegiatan industri, ekonomi dan pariwisata,” lanjutnya.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Nurhayati beserta 15 orang anggota Komisi V DPR RI, dari Kepri hadir Asisten Bidang Perekonomian Syamsul Bahrum, Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail, Kadis LHK Nilwan, Karo Perekonomian Heri Andrianto dan Karo Pembangunan Aries Fhariandi serta Plt Karo Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli. (Amri)
