Tanjung Pinang (Riaulantang) – Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menegaskan jika saat ini beberapa pintu masuk atau pelabuhan yang ada di Kepulauan Riau sedang banyak-banyaknya menerima kepulangan Warga Negara Indonesia(WNI) dari Malaysia dan Singapura.
Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 3000 per harinya. Dan hal ini akan berlanjut terus. Sehingga dikhawatirkan hal ini akan berdampak yang kurang baik bagi masyarakat Kepri sendiri. Masyarakat menjadi resah dan sebagainya, apalagi ditengah krisis Covid-19 ini.
“Melihat kondisi ini kami minta kepada seluruh Gubernur se Indonesia agar tidak melakukan lockdown di daerahnya. Karena ada orang-orangnya di Kepri. Kalau lockdown dilakukan dikhawatirkan masyarakatnya akan numpuk di Kepri. Dan jujur saja hal ini akan merepotkan kami. Jujur saja, ngurus warga kami saja kami sudah kewalahan. Apalagi kalau ada warga daerah lain yg numpuk di sini. Makanya kami mohon kepada bapak menteri agar segera mencarikan solusi guna menyelesaikan persoalan ini,” kata Isdianto saat menghadiri rapat koordinasi melalui video conference yang dilaksanakan, Minggu (29/3)
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan agenda Rapat Koordinasi terkait Kewajiban Karantina Arus Balik Pekerja Migran Indonesia.
Tidak hanya itu, Isdianto juga melaporkan langkah-langkah yang sudah berjakan di Kepri. Diantaranya adanya upaya dari gabungan para pengusaha di Kepri. Para pengusaha merespon apa yang jadi keinginan masyarakat di Kepri dengan akan mengambil dokter-dokter dari luar atau dari China untuk menanggulangi dampak Covid-19 ini.
“Hal ini dilakukan karena para dokter dari luar itu sudah punya pengalaman dalam menangani covid-19 ini. Dan diharapkan bisa banyak membantu,” ujarnya.
Upaya lainnya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kepri. Diutarakan Isdianto bahwa sampai sekarang seluruh FKPD dan para stakeholder terkait sudah bekerja keras, tanpa terkecuali. Sayangnya kerja keras ini masih menghadapi kendala karena kurangnya Alat Perlindungan Dasar (APD).
“Iya kita kekurangan APD. Masih butuh sekitar 10 ribu lagi. Kemarin sudah dikirim 2000 dari pusat.” ujar Isdianto.
Adapun wacana jalur pemulangan WNI dengan sistem 1 pintu di Kepri, yakni hanya lewat Karimun saja. Isdianto mengusulkan agar tetap 2 pintu, yakni Karimun dan Batam.
“Karimun ini padat penduduknya dan masyarakatnya juga kurang setuju dengan wacana ini. Saran saya untuk di Kepri ada di Batam dan Karimun,” pintanya.
Menanggapi hal ini Luhut menyetujuinya dan agar segera diatur secara teknis. Termasuk soal teknis karantina sebelum para WNI pulang ke daerah masing-masing dan lain sebagainya.
Adapun masalah APD, masing-masing daerah sudah bisa langsung pesan. Tidak ada masalah.
Yang hadir dalam video confrence ini diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BNPB, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Riau, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.
Plt. Gubernur Kepri sendiri didampingi oleh Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Kadiskes Tjetjep Yudiana dan sejumlah kepala OPD lainnya. (Amri)
