PEKANBARU (Riau Lantang) – Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai kepada masyarakat yang besarannya tidak meratamendapat respon dari Fraksi PDI.Perjuangan DPRD Riau. Bahkan Ketua Fraksi PDI.P DPRD Riau Syafruddin Poti meminta dalam proses ganti rugi lahan tersebut mengedepankan azas keadilan.
“Dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya terhadap masyarakat Kandis di Kabupaten Siak harus mengedepankan azas keadilan. Jangan ada perbedaaan harga yang diberlakukan kepada masyarakat,” tegas Syafruddin Poti, dihadapan Gubernur Syamsuar dan anggota DPRD Riau saat Rapat Paripurna.Senin (02/12/2019) di ruang paripurna DPRD Riau.
Dipaparkan Poti bahwa sejumlah masyarakat Kandis yang lahannya terkena ganti rugi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai mendatangi Fraksi PDI.Perjuangan. Para warga tersebut mengemukakan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima tidak merata ada yang mencapai Rp 500 juta satu hektar, ada juga yang diganti rugi Rp 180 juta perhektar termasuk harga yang dinilai rendah Rp 10 ribu permeter atau Rp 100 juta satu hektarnya.
“Kita minta kepada pimpinan DPRD Riau untuk memprioritaskan pembahasan ganti rugi lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai khususnya kepada masyarakat Kandis di Kabupaten Siak. Saya menyarankan kepada pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus) soal ketidakadilan harga gantin rugi lahan warga tersebut sampai terpenuhi azas keadilan,”saran Poti.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau Dadang Eko Heryanto ST yang ditemui mengungkapkan bahwa soal ganti rugi lahan maupun tekhnis pekerjaan di lapangan bukan domain dari Dinas PUPR. Ganti rugi lahan dan tekhnis berada di Kementerian Pekerjaan Umum karena pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai menggunakan dana APBN.
“Kalau secara tekhnis pekerjaan saya bisa sampaikan bahwa pembangunan sudah berada di sesi 2 dan kabarnya Kementerian PU akan melakukan ujicoba pada Januari tahun 2020. Namun Dinas PUPR Riau tidak bisa ikut campur terlalu jauh, hanya sebatas mengetahui kondisi tekhnis,”ulas Dadang singkat.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto SE terkait soal kisruh ganti rugi lahan tersebut memaparkan bahwa ia akan sampaikan keseluruh unsur pimpinan DPRD Riau, apakah akan dibentuk Pansus atau anggota dewan dari komisi terkait turun langsung ke lapangan. “Aspirasi masyarakat Kandis yang merasa didiskriminasi soal harga ganti rugi lahan akan kita bahas terlebih dahulu ditingkat pimpinan,”ungkap Hardianto. (Afd)
