BENGKALIS (Riaulantang)– DPRD Kabupaten Bengkalis mengelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017, Senin (09/04/18).

Dibuka langsung Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir dan dihadiri 27 anggota dewan, paripurna yang kuorum itu pun digelar.

Hadir dalam sidang tersebut, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris DPRD Radius Akima, S.Sos, MT, Anggota Forum koordinasi pimpinan Daerah Bengkalis, Staff Ahli, dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemdakab Bengkalis.

Sidang dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, yaitu Kepala Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pidatonya Amril Mukminin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tiga tahun terakhir ini dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi dan harga minyak bumi, dimana kategori pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kontribusi terbesar pada perekonomian Kab. Bengkalis. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis sebesar 3,27 %, sedikit meningkat pada tahun 2016 sebesar 3,28%. Dan untuk Tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis akan dirilis pada bulan Mei Tahun 2017.

Dalam penjelasannya Bupati memaparkan secara keseluruhan kegiatan pada APBD tahun 2017 meliputi: pertama, pemberdayaan masyarakat dibidang penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembinaan terhadap kelembagaan usaha ekonomi perdesaan/kelurahan simpan pinjam.

Kedua, Alokasi Dana Desa (ADD) pertahun dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desanya, terutama dalam upaya peningkatan dan penguatan infrastruktur desa sebagai salah satu upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran desa tersebut

Ketiga, pembangunan di bidang kesehatan yaitu program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA), peningkatan status layanan pusat kesehatan di kecamatan dan sejumlah desa. Sebagai informasi jumlah infrastruktur sarana kesehatan pada tahun 2017 terdiri dari rumah sakit sebanyak 7 unit, puskesmas 18 unit, puskesmas pembantu 50 unit, klinik bersalin 4 unit, polindes 21 unit serta poskesdes 63 unit.

Dan pada bidang pendidikan yaitu salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan mendirikan SD unggulan, SMP unggulan, serta SMA unggulan (Boarding School) yang bekerjasama dengan SMA Taruna Nusantara Magelang. Pendidikan berbasis vikasi seperti SMK diperbanyak. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga tetap memberikan beasiswa bagi anak-anak tempatan, komunitas adat terpencil, dan beasiswa mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Realisasi Fisik 97,3 Persen

Melalui APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, telah dianggarkan dana melalui berbagai program dan kegiatannya sebesar Rp. 3.972 triliun, atau 81,80% dengan realisasi fisik 97,30%.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.341 Triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,886 Triliun. Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 3,243 Triliun.

Pada akhir tahun anggaran 2017, realisasi PAD Kab. Bengkalis sebesar Rp. 283,441 milyar, atau 75, 88% dari target sebesar Rp.373,54 miliyar.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah memberikan konstribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 71,78 miliyar atau 93,22% dari Rp.14,56 milyar atau 96,44% dari target.

Sementara itu, realisasi dana perimbangan Rp.2,9 triliun atau mencapai 82,27% dari target yang berjumlah Rp.3,53 triliun. Sedangkan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 1,37 triliun atau 80,41%.

Untuk silpa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 21,642 milyar, tunda bayar pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada pihak ketiga untuk kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.391.142 milyar atau 9,85% dari belanja daerah. Terjadinya tunda bayar disebabkan adanya penundaan transfer dana bagi hasil oleh pemerintah pusat telah dilakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya pemerintah Kabupaten Bengkalis segera melakukan perubahan penjabaran ABPD tahun 2018 untuk mengakomodir semua kegiatan-kegiatan tunda bayar tersebut dengan memberitahukannya kepada DPRD dan hingga saat ini telah dilakukan pembayaran.

Hubungan Instansi Vertikal Baik

Bupati juga menyampaikan hubungan dengan instansi vertikal selama ini berlangsung berjalan baik. Instansi vertikal tersebut yakni Kepolisian Resort Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kodim Bengkalis, Lanal Dumai, Kementerian Agama Bengkalis, Imigrasi Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis, maupun Pengadilan Agama Bengkalis dan Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis.

Dikatakannya, banyak manfaat yang dirasakan dari koordinasi tersebut. Diantaranya terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya kegiatan pembangunan yang lancar, dan terciptanya kesatuan gerak/langkah dalam penanganan masalah khususnya isu-isu aktual yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Lebih lanjut Amril menambahkan, untuk pembinaan batas wilayah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan batas daerah. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Selanjutnya penanganan masalah batas daerah dan pembangunan daerah perbatasan negara ditangani oleh Bagian Pengelolaan Perbatasan Setda Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Dalam menghadapi kemungkinan potensi bencana yang dihadapi dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran pemukiman penduduk, angin puting beliung, kecelakaan perairan, dan amuk gajah, antisipasi dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan melibatkan Badan Search dnd Rescue (SAR) nasional.

“Kami juga mengapresiasikan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis berlangsung aman dan damai. Konflik-konflik berbasis suku, agama dan ras (sara), anarkisme dan separatisme, serta konflik lainnya terus diantisipasi dan tentunya ini semua berkat solidnya koordinasi semua pihak,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, mantan Kepala Desa Muara Basung ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak atas segala partisipasi aktifnya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

”Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, seniman dan budayawan serta cerdik pandai, mahasiswa, insan pers dan semua pihak,” ujar Amril

Ketua DPRD Apresiasi

Setelah penyampaian laporan tersebut, sidang dilanjutkan dengan penyerahan buku LKPJ 2017 kepada Ketua DPRD Bengkalis oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Buku tersebut memuat tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2017.

Menutup sidang tersebut, Abdul Kadir selaku ketua DPRD menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati karena telah menyampaikan laporan tersebut tepat waktu sehingga DPRD punya banyak waktu untuk membahasnya. (advetorial)