PEKANBARU (Riaulantang) – – Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kota Pekanbaru Anton Merciyanto sangat menyayangkan pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang terkesan menyerang institusinya, setelah adanya hasil rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), Rabu (5/4) kemarin.
“Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi karena pernyataan itu tidak mendidik kalau kita sesama penyelenggara bantah-bantahan lewat media,” kata Anton kepada saat dikonfirmasi, Kamis.
Dikatakan dia, pada prinsipnya Bawaslu menerima masukan dari pihak manapun, untuk perbaikan data pemilih tahun 2024.
“Tapi saya melihat pernyataan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru bukan lagi masukan, tapi cenderung menyerang sesama penyelenggara, padahal pada saat pleno sudah saya jelaskan terkait pemahaman coklit yang 100 persen itu apa,” katanya kecewa.
Apalagi, dijelaskan Anton, sebenarnya masalah coklit 100 persen itu bukan coklit manual tapi adalah elektronik atau e- Coklit.
“Dimana e -Coklit ini hanya alat bantu dalam pemutakhiran data pemilih,” katanya.
Dia mengungkapkan awal mula kesalahpahaman coklit ini sejak disarankannya KPU untuk menggunakan e -Coklit secara keseluruhan. Dimana di awal penggunaan e- Coklit ini ada kendala.
“Aplikasinya sering error sementara pelaksanaan coklit ini terpaut waktu. Maka kita menginstruksikan bagi pantarlih yang aplikasinya bermasalah maka coklit dilakukan secara manual,” katanya.
Sebaliknya, ketika aplikasinya bagus, Pantarlih baru memindahkan data manualnya ke dalam aplikasi e -coklitnya. “Saya kira semua kabupaten kota di Indonesia melakukan hal yang sama. dan setahu saya kondisi aplikasi kita kemarin baru stabil di hari-hari terakhir masa pencoklitan, sehingga teman-teman pantarlih melakukan coklit secara manual terlebih dahulu, dan di hari-hari terakhir menggunakan e- coklit,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution mengatakan KPU setempat telah melakukan pembohongan publik, dengan diumumkannya proses coklit persiapan Pemilu 2024 tuntas 100 persen di wilayah setempat.
“Di lapangan kami menemukan presentasi coklit yang cenderung dipaksakan untuk selesai 100 persen di akhir batas coklit. Padahal masih ada Pantarlih belum melaksanakan coklit ke rumah warga,” kata Indra di Pekanbaru, Kamis.(Ant)
