JAKARTA (Riaulantang) – Menindaklanjuti pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati sebelumnya, Panitia khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, kali ini melakukan rapat koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Direktoral Jenderal Otonomi Daerah.
Ketua Pansus, Rianto mengatakan, dalam rapat bahwasanya perkembangan dan progres pembahasan pansus LKPJ ini kerap menemui hambatan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya komunikasi bersama mitra terkait untuk mendapatkan data dan penjelasan yang konkrit mengenai tinjauan pelaksanaan RPJMD yang mana hal ini juga berkaitan dengan berapa persentase capaian keberhasilan visi dan misi Bupati Bengkalis.
Menanggapi hal tersebut, Staf Dirjen Otda, Eka Sasta turut menyampaikan beberapa poin tentang tujuan evaluasi LKPJ ini.
“Tujuan LKPJ itu hanya dua, untuk mengetahui progres kinerja kepala daerah, dimana DPRD bisa melihat dan menilai Sejauh mana capaian kinerja Kepala daerah, serta untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, efektifitas dan kredibilitas. Dimana disini fungsi pengawasan yang harus berperan. Pihak DPRD mengawal Kepala Daerah dan jajarannya,”paparnya.
Selain itu, pihak Dirjen Otda mengapresiasi DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah taat memenuhi peraturan perundang undangan dengan membahas dan akan menyampaikan hasil rekomendasi pansus LKPJ ini kepada Bupati serta melaporkannya.
Pansuls LKPJ DPRD Bengkalis tengah rapat koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Direktoral Jenderal Otonomi Daerah.
galery photo Riaulantang. com
