DURI (Riaulantang)- Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Mandau menyisakan luka bagi sebagian anak dan orang tua. Kenapa tidak hingga hari ini masih ada anak yang belum diterima di sekolah yang diinginkannya.
Sistem zonasi yang diberlakukan merampas hak mereka di sekolah yang diinginkan lantaran domisinya berada di luar zonasi.
‘Sampai hari ini masih ada anak yang menangis karena belum sekolah dan orang tuanya kebingungan menghubungi saya,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Nanang Haryanto, Senin (23/07/18)
Dijelaskan politisi partai Demokrat ini, kondisi miris anak yang belum tertampung di sekolah negeri terutama tingkat SMA ini membuatnya miris. Berbagai upaya sudah dilakukannya bersama anggota komisi IV lain. Mulai dari mendatangi sekolah dan berdialog dengan kepala sekolah dan orang tua hingga audiensi dengan Diknas Propinsi yang mempunyai wewenang untuk tingkat SMA itu.
“Memang kewenangan SMA wewenang propinsi tapi ini menjadi tanggung jawab kita. Makanya kita sudah audiensi ke propinsi dan rencananya mereka akan turun besok (Selasa-red) untuk mengecek kondisi real sekolah dan anak yang belum tertampung,” jelas Nanang.
Diungkapkannya pemberlakukan sistem zonasi membuat anak-anak diluar zonasi seperti kehilangan hak. Mereka tak bisa diterima disekolah yang diinginkan lantaran tak berada di satupun zonasi sekolah negeri.
” Sistem zonasi tak lebih seperti sekolah milik satu Kelurahan saja. Mereka yang tinggal di kelurahan yang tak punya SMA negeri seperti kelurahan Duri Barat, Duri Timur, Balik Alam dan Babussalam mau sekolah kemana. Makanya ini yang harus dipikirkan oleh propinsi. Jangan mengotomi hak anak untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Dijelaskan Nanang lagi, berbagai persoalan PPDB yang terjadi setiap tahunnya, harusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemberlakukan zonasi harus melibatkan stake holder yang ada. Begitu jiga dengan penambahan lokal baru dan Unit Sekolah Baru (USB).
” Ada 2 opsi yang kita tawarkan ke propinsi. Untuk jangka pendek mengatasi siswa yang belum diakomodir tambah ruang baru. Untuk jangka menengah dan panjang tambah USB ditengah kota yang ramai penduduknya,” beber Nanang lagi.
Nanang juga menyorot kinerja Kacab Diknas Propinsi yang ditempatkan di Mandau. Menurutnya jika Kacabnya berkompoten, tentu persoalan carut marut PPDB ini tak berkelanjutan.
“Kacab tak mampu. Tak berkompoten. Ganti dengan orang yang berkompeten agar carut marut PPDB tak terulang setiap tahunnya. Satu lagi pihak sekolah juga harus transparan dalam PPDB ini,”tegasnya. (susi)
