PEKANBARU (Riau Lantang) – Delapan orang anggota badan anggaran (banggar) DPRD Provinsi Jambi menyambangi DPRD Riau pada Kamis (23/05/2019) pagi. Kedatangan rombongan Banggar DPRD Jambi tersebut dalam rangka kunjungan kerja (kunker) terkait pembahasan anggaran pada Rabu maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD.

Kedelapan anggota DPRD Jambi tersebut dipimpin Wakil ketua AR Syahbandar dengan anggota Mardinal, Nasri Umar, Effendi Hatta, Luhut Silaban, Khairil, Syamsul Anwar dan Fahrul Rozi.

Sedangkan anggota DPRD Riau yang menerima kedatangan rombongan adalah Wakil Ketua Noviwaldi Jusman, Karmila Sari dan Mansyur HS serta Sekretaris DPRD Riau Kaharudin bertempat di ruang medium kantor DPRD Riau.

Dihadapan anggota Banggar DPRD Jambi, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman memaparkan soal sistim pembahasan anggaran yang dilakukan Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta yang menjadi skala prioritas dalam pembahasan sesuai dengan hasil Musrenbang yang diusulkan oleh seluruh kabupaten dan kota di Riau.

“Ada beberapa tahapan yang kita lakukan dalam pembahasan RAPBD baik APBD murni maupun RAPBD Perubahan di Banggar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam proses pembahasan tersebut memang ada beberapa kali keterlambatan baik oleh Banggar maupun TAPD karena seringkali dalam pembahasan RAPBD dikejar waktu, tapi Insyaallah APBD Riau selalu disahkan tepat waktu, “jelas Noviwaldi.

Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar dalam kesempatan tersebut menanyakan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Riau tahun 2018 yang ditanggapi oleh Noviwaldi bahwa DPRD Riau melakukan pembahasan LPj secara terinci dan periodik, termasuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dimintai pendapatnya tentang realisasi APBD di OPD bersangkutan.

“LPj APBD yang memuat progres kegiatan diseluruh OPD kita bahas ditingkatkan komisi-komisi termasuk permasalahan yang terjadi dalam realisasi kegiatan mereka, mulai dari serapan anggaran sampai dengan kegiatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan, “ulas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ditambahkan anggota DPRD Riau Karmila Sari bahwa dalam realisasi kegiatan diseluruh OPD termasuk e-budgetting ditayangkan melalui website Pemprov Riau maupun website DPRD Riau secara rutin. Sehingga pengawasan pelaksanaan APBD dapat dilakukan semua pihak tidak hanya DPRD tapi juga kalangan masyarakat.

“Dalam pembahasan RAPBD ditingkat banggar kita mengedepankan skala prioritas serta usulan dari bawah khususnya Kabupaten dan kota. Sehingga LPj APBD yang disampaikan tidak bisa main-main dan betul-betul mengacu kepada draft awal APBD dan Memorandum of understanding (MoU) yang disepakati, “ungkap Karmila dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Anggota Banggar DPRD Jambi sendiri memaparkan kondisi APBD Jambi tahun 2019 yang mencapai Rp 4 triliun dan dinilai sudah mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk, luas geografis serta kebutuhan pembangunan diseluruh Kabupaten dan kota di Jambi. Dalam diskusi tersebut terungkap juga bahwa Pemprov maupun DPRD Jambi belum memiliki website resmi untuk menayangkan progres APBD.

“Alhamdulillah APBD Provinsi Jambi tahun 2019 ini mencapai Rp 4 triliun dan angka tersebut kami nilai sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di provinsi Jambi serta jumlah penduduk. Hanya saja kami masih memiliki keterbatasan dalam menayangkan e-budgetting melalui website resmi pemerintah karena belum ada sampai saat ini, “papar Syahbandar, wakil ketua DPRD Jambi. (afa)