BENGKALIS (Riaulantang) – Pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, diharapkan senantiasa dalam keadaan aman, damai dan sejuk. Untuk itu seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan Kepala Desa serta sejumlah pihak terkait, kembali diingatkan agar selalu menjaga netralitas.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis, ketika memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa, Lurah, Badan Permusyawaratan Desa dan Camat se-Kabupaten Bengkalis, di lantai IV kantor Bupati Bengkalis, Rabu, 21 November 2018.

“Jangan sampai tidak netral. Meskipun memiliki hak suara dalam menentukan Presiden dan anggota Legelatif, namun harus menjunjung netralitas karena sebagai abdi negara dan masyarakat,” katanya.

Terlebih Kepala Desa, lanjut orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, sebagai orang yang ditinggikan di desa, memiliki tugas khusus dalam menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat.

“Kita tidak menginginkan Negara ini, khususnya masyarakat kabupaten yang kita cintai ini menjadi terpecah belah akibat perbedaan pandangan politik. Untuk itu sejak dini kita semua harus selalu antisipasi terhadap hal ini,” harapnya.

Jangan menyebarkan apa lagi, membuat informasi hoaks. Karena perbuatan ini selain menadapat sanksi pidana, juga dapat memecah belahkan ngeara ini. Semuanya harus mengerti dan sama-sama menjaga keutuhan negeri.
“Penyebaran hoaks dalam dunia politik maupun radikalisme harus kita hindari. Terlebih kami ingatkan kepada seluruh instansi yang diwajibkan untuk bersikap netral dalam pilkada,” sebutnya.

Dalam kegiatan pembukaan Rakor kala itu, turut dilaksanakan Deklarasi bersama Forkopimda, camat, Kades, Lurah, BPD se-Kabupaten Bengkalis, yang isinya adalah, pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kedua, mendukung pemilu 2019 yang aman, demokratis, sejuk dan damai. Ketiga, Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, keempat, menolak dan melawan segala penduk politik uang, politisasi sara, hoaks dan pelanggaran lainnya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.(dwi)