PEKANBARU (Riaulantang) – Asisten II Sekdaprov Riau, M Job Kurniawan memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan kegiatan tol laut Provinsi Riau di ruang rapat sekretaris daerah, gedung menara Lancang Kuning, Kamis (14/4/22).
Trayek Tol Laut Provinsi Riau ini merupakan usulan dari hasil rapat Gubernur Riau Syamsuar dengan Menteri Kemaritiman Investasi beberapa waktu lalu. Ada lima pelabuhan yang akan dibagun trayek tol laut ini diantaranya pelabuhan di Selat Panjang, Bengkalis, Dumai, Inhil dan Buton.
Kepala Bidang Pelayaran Pemprov Riau, Rudy Hendry menjelaskan, tujuan dibangunnya tol laut yaitu untuk pelayanan publik angkutan barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Hal ini dilakukan agar ongkos angkutnya perkilometer lebih murah. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas harga didaerah terpencil.
“Di tahun 2022 sudah bisa melayani yaitu di Pelabuhan Air Putih dan Kepulauan Meranti,” ujar Rudy
Namun Rudy menuturkan ada beberapa kendala pelabuhan yang telah diakomodir ini diantaranya. Pertama, perlu adanya uji ketahanan dermaga. Kedua, perlu adanya penetapan argo alur pelayaran. Ketiga, akses jalan yang belum memadai. Keempat perlu adanya pergantian alat bongkar muat dari tradisonal yaitu gerobak ke yang lebih modern seperti craine. Kelima, perlu adanya fasilitas pendukung seperti gudang.
Menanggapi hal ini Assisten II menuturkan perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi jika usulan ini memang perlu dilakukan.
“Untuk jalan apakah ada cara lain sehingga container tidak jauh berputar disekitar pelabuhan saja. Perlu dipastikan apakah mampu menggunakan peti kemas jika memang sudah diberi craine,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Kepelabuhan Kabupaten Bengkalis, Hurri melaporkan bahwa Pelabuhan Air Putih Bengkalis sudah siap secara fisik untuk melaksanakan proyek T-1. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbaikan pada jalur masuk pelabuhan, tersedianya gudang dan adanya lapangan penumpukan dari beton. Hurri menuturkan perencanaan pengelolaan akan di kelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“BUP proses administrasi Kemenkumham sudah selesai. Sekarang lagi mengurus WSSnya di Kementerian Perhubungan. Kami juga sudah bersurat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan uji standar,” jelas Hurri.
Sementara itu KSOP Selat Panjang, Leonard menuturkan trayek T-1 telah terealisasikan di Kabupaten Meranti. Hal ini dapat dilihat dari adanya kapal Tol Laut yang berlabuh pada Januari lalu.
“Kabupaten Meranti punya dua pelabuhan yaitu Tanjung Harapan milik PT. Pelindo dan Pelabuhan Dorak yang masih on progress karena terkait lahan yang belum dihibahkan. Terkait pelabuhan Dorak sudah ada rencana induk, studinya sudah disusun oleh kementerian dengan status pengumpul regional ditetapkan oleh gubernur. Untuk Tanjung Harapan jalannya masih tanah dan alat bongkar muat masih gerobak,” jelas KSOP Selat Panjang.
Menanggapi hal ini , Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemprov Riau Paidi akan melakukan pembagian tugas, infertarisasi, serta akan mengevaluasi pada pertemuan berikutnya.
Paidi juga menuturkan perlu adanya perhitungan potensi pendapatan daerah serta melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan indikator makro yang akan diterima dari terlaksananya trayek ini.
“Syarat utama harus dipenuhi adalah kesiapan lahan, statusnya bagaimana dan APP Kabupaten/Kota tidak akan bisa dikerjakan jika lahan tersebut bukan milik Kabupaten/Kota demikian juga dengan provinsi,” ujar Paidi.
Turut hadir dalam Rakor, Assisten II Sekdaprov Riau M Job Kurniawan, Staff Ahli Ekonomi Tangket, Kabid Pelayaran Pemprov Riau Rudy Hendry, Kabid Kepelabuhan, Hurri, PCT. Lala KSOP Bengkalis Hriyanto, KSOP Selat Panjang Leonard N.S, Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Bapedalitbang Riau Paidi.
