DURI (Riaulantang)- Mencuatnya pemberitaan dugaan jual beli paket proyek APBD Bengkalis mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Setoran 25 persen yang disebut-sebut harus disetor ke oknum pejabat membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Begitu bobroknya mental pejabat dinegeri ini hingga menghalalkan berbagai cara demi pundi-pundi rupiah.

“Kita tak habis pikir dengan praktek-praktek yang memperkaya diri sendiri ini. Sangat tidak patut jika ini benar – benar terjadi. Bagaimana kualitas pekerjaan proyeknya jika dikerjakan oleh rekanan yang sudah habis-habisan setor ini itu. Dampaknya masyarakat yang dirugikan karena masyarakat yang menikmati hasil proyek itu,” sesal Muslim, S.H Ketua Lembaga Melayu Riau ( LMR ) Kecamatan Mandau, Kamis (20/07/17).

Dikatakan Muslim, agar tidak terjadi asas praduga tak bersalah, jika memang ada bukti yang otentik dan saksi – saksi, diharapkan pihak terkait lapor ke pihak kepolisian

“Laporkan ke penegak hukum. Jangan karena jabatan dan kewenangan di jadikan asas manfaat,” tegasnya lagi.

Tidak hanya proses hukum, ungkapnya, Bupati Bengkalis juga harus tegas terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan jabatannya ini.

“Jika memang ini terbukti kebenarannya berikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pembiaran.

Masyarakat ingin perubahan yang lebih baik kedepan,” ungkapnya.

Disampaikan Muslim,  tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang persentase mendapatkan proyek. Tapi yang selama ini terjadi karena kebiasaan dan kesepakatan. Untuk itu, praktek-praktek tak sehat itu harus ditindak tegas.

“Praktek-praktek seperti ini harus segera ditindak tegas,” ungkapnya.

Muslim juga menyampaikan sesuai pasal 418 KUHPidana, seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus di duganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau paling yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

“Kalau sesuai Pasal 419 KUHPidana:

Diancam pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat,” jelasnya lagi. (Susi)