BENGKALIS (Riaulantang)- Guna menyiasati bakal terjadinya defisit anggaran yang lebih besar pada APBD tahun 2017, Pemkab Bengkalis masih menyimpan optimisme kalau pemerintah pusat akan merealisasikan pembayaran tunggakan dana bagi hasil (DBH) tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 435 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H.Arianto menyampaikan bahwa terkait defisit anggaran yang diprediksi sementara mencapai Rp 700-an miliar apabila sisa tunggakan DBH tidak dibayarkan

Pemerintah Pusat melalui Kementerian keuangan per-31 Desember tahun ini. Namun Pemkab maupun DPRD bengkalis masih optimis kalau sisa tunggakan tersebut akan dibayarkan, untuk membayar pembiayaan kegiatan tahun 2017.

“Kita masih optimis kalau pemerintah pusat akan merealisasikan sisa pembayaran DBH yang tertunggak sejak triwulan keempat tahun anggaran 2016 lalu sebesar Rp 310 miliar serta sisa pembayaran tahun 2017 Rp 125 miliar. Apabila pembayaran tunggakan tersebut direalisasikan tentu sejumlah kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung dapat terbayarkan, dan defisit anggaran tidak membengkak,”papar Arianto, Kamis (19/10/2017).

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pertanian ini, kekurangan anggaran yang terjadi bukan dikarenakan kesalahan Pemkab Bengkalis, tetapi melainkan disebabkan situasi kondisi keuangan negara sendiri. Karena dalam perhitungan saat pembahasan APBD angka yang ditetapkansesuai dengan berbagai pendapatan yang diterima Bengkalis, baik melalui dana bagi hasil (DBH) migas, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika ditengah jalan sambung Arianto terjadi kekurangan anggaran atau defisit, tentu Pemkab bersama DPRD Bengkalis tidak serta melakukan rasionalisasi langsung, melainkan menindaklanjuti kekurangan anggaran ke Kementerian Keuangan dengan kata lain menagih sisa anggaran tersebut. Karena apabila terjadi rasionalisasi dalam skala besar tentu berdampak kurang bagus pada pembangunan daerah.

“Oleh karena itulah TAPD Pemkab Bengkalis bersama Banggar DPRD dalam minggu ini mendatangi Kemenkeu untuk mempertanyakan realisasi pembayaran tunggakan DBH sejak tahun 2016 lalu yang belum ditransfer ke kita. Mudah-mudahan kita percaya pemerintah pusat akan merealisasikan secepatnya,”harap Arianto, yang juga ketua TAPD menambahkan.(dwi)