PEKANBARU (RiauLantang) – Pemerintah akan menggelontorkan beberapa model insentif untuk merangsang perekonomian nasional akibat Covid-19. Salah satunya hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, tahun 2020 sebesar70% dari Rp3,3 triliun dana hibah terealisasi untuk hotek dan restoran.
“Validasi data, data yang kredibel dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu, (17/2/2021)
Dia menuturkan, secara bersamaan pemerintah juga mempersiapkan lima destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP dan mendorong lima kawasan ekonomi khusus atau KEK kepariwisataan, dalam rang masih untuk tujuan saya, yakni menggeliatkan kembali perekonomian.
“Perlu ada shifting (peralihan) target wisatawan ke wisatawan nusantara atau domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” imbuhnya.
Dalam keterangan pers itu, Airlangga Hartanto juga menuturkan, cara lain untuk mempercepat geliat di sektor terkait, Airlangga melanjutkan dengan memprioritaskan vaksin covid-19 kepada pelaku di sektor pariwisata.
Sebelumnya, Plh Sekdaprov Riau Masrul Kasmy mengatakan, pola hibah sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur kepariwisataan di Riau.
Dia menyebut, Pemprov Riau akan mengupayakan optimalisasi pembangunan infrastruktur kepariwisataan di daerah dengan memanfaatkan sumber dana hibah sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Salah satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan, ya PEN, untuk menunjang perbaikan infrastruktur, terutama di daerah-daerah,” kata Masrul Kasmy.
Menurutnya, pemanfaatan sumber anggaran tersebut juga perlu dilakukan secara fokus dan terarah. Misalnya khusus untuk perbaikan infrastruktur sektor kepariwisataan.
Fokus ini, menurut dia, atas dasar pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan. Dengan baiknya kondisi infrastruktur jalan sebagai urat nadi sektor pariwisata, maka sektor lain yang berkaitan dengan itu juga akan terangkat.
Meski demikian, Masrul Kasmy meminta agar inisiatornya tetap dari pemerintah kabupaten/kota. Mengingat daerah lah yang lebih memahami situasi dan kondisi masing-masing apa yang dibutuhkan.
“Makanya kami mendorong ini ke kabupaten. Inisiasinya harus dari kabupaten kerena mereka yang mengetahui kondisi kepariwisataan di daerah mereka masing-masing. Seperti di Rokan Hilir, itu berpotensi untuk dikembangkan,” jelasnya. (MCR)
