DURI (Riaulantang) – Ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu “stunting” dan “jaminan kesehatan nasional”. Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam Negeri.
Ungkapan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Haholongan saat menyampaikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-55 Tahun 2019 yang ditaja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Minggu (1/12/2019).
Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi Open Defecation Free (ODF) oleh Lurah Pematang Pudu Fitriani Ekaputri dan penandatangan nota kesepakatan bersama oleh Bupati Bengkalis dan Pejabat Daerah serta pelepasan balon.
Lebih lanjut Haholongan mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo pada pelantikan kabinet Indonesia maju 2020-2024 yang lalu, Bahwa perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu kami mengajak kita semua, mari bersama kita carikan solusi terbaik dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata”, ajak Haholongan.
Saat ini, ujar Haholongan pembangunan kesehatan dalam lima tahun terakhir kian dirasakan manfaatnya. Namun tidak menutup kemungkinan berbagai permasalahan juga masih dihadapi. Seperti masalah Stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar.
“Pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat. Kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas,” ungkapnya.
Untuk itu, jelasnya, pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik, benar dan bertanggung jawab. Akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat juga harus diberlakukan.
“Mudah-mudahan pengelolaan layanan kesehatan kita semakin baik,” ungkapnya.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra mengatakan puncak HUT Kesehatan Nasional ke-55 dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 yang lalu, namun kegiatan seperti ini juga kita laksanakan setiap tahunnya untuk meningkatkan semangat tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkalis.
“Tantangan kita terkait kesehatan setiap tahun semakin meningkat, untuk itu pada tahun 2020 kita akan memenuhi tenaga apoteker dan profesi yang lain, sehingga tenaga di puskesmas dan pustu mampu ditingkatkan lagi. Kedepan kita mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat”, ucapnya.
Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Bengkalis Martini, Kadis Dagprin H Indra Gunawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Imam Hakim dan Kepala Satuan Pamong Praja Jenri Ginting, Kapolsek Mandau diwakili Masri.(bambang)
