BAGANSIAPIAPI (Riaulantang)  – Sarana infrastruktur jalan masuk dalam kebijakan program pemerintah pusat dalam mengesa ekonomi masyarakat di daerah. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam memacu pembangunan khususnya di.wilayah pesisir.

Rencana pembangunan akses jalan tersebut, pernah disampaikan Bupati.Rohil Suyatno kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, supaya
pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan membangun akses jalan
Sinaboi-Dumai yang kini masih menjadi kendala.

Suyatno juga mengungkapkan, bahwa Kecamatan Sinaboi kedepannya memiliki prospek besar menjadi sentra perekonomian masyarakat dengan adanya rencana pembangunan peti kemas.

Bukan hanya itu, Kecamatan Sinaboi juga memiliki sumber daya alam potensial seperti, pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun demikian, pihak pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari investor, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi
masyarakat.

Selain itu pembangunan Jalan Lintas Pesisir Pedamaran hingga KualoKubu telah dianggarkan sebesar Rp417 miliar. Perbaikan jalan lintas di
daerah pesisir pantai sudah menjadi agenda skala prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Rohil bahkan Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Rohil bersama DPRD Rohil telah sepakat membangun
akses infrastruktur jalan lintas pesisir demi menunjang sector
perekonomian masyarakat didaerah tersebut, meskipun kondisi keuangan daerah mengelami deficit Rp812 miliar akibat pengurangan Dana Bagi
Hasil (DBH) migas. Sementara focus pembangunan jalan lintas pesisir dilaksanakan secara bertahap ke dalam program multiyears.

Bupati Rohil H Suyatno, mengatakan pembangunan Jalan lintas pesisir sebagai jawaban dalam membenahi infrastruktur khususnya di wilayah pesisir yang kondisinya sangat buruk di beberapa kecamatan. Seperti
jalan penghubung yang menjangkau ke arah Pedamaran Kecamatan Pekaitan, Kubu, KubuBabussalam sampai ke Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Menurutnya, pembangunan jalan dengan menggunakasi metode penganggaran
multiyears kualitas jalan yang dibangun sangat baik dan kuat apalagi mengingat lalulintas masyarakat, jasa transportasi serta angkutan hasil perkebunan sangat tinggi di jalur tersebut.

Dana sebesar Rp417 miliar tersebut rencananya akan dikucurkan pada 2017. “Kalau sudah dibangun Jalan Lintas Pesisir ini tentu jarak
tempuh menuju Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tidak lagi
memakan waktu 17 jam, malahan lebih kurang 7 jam perjalanan,” kata Bupati.

Ditambahkan, jika pembangunan Jalan Lintas Pesisir yang dimulai dari
Jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, PasirLimau
Kapas hingga keLabuhan Batu Selatan selesai, Pemkab Rohil akan melanjutkan pembangunan Jalan Lintas Sinaboi Dumai.

“Kami akan coba menelusuri Jalan Lintas Sinaboi Dumai dengan kenderaan roda dua guna melihat seperti apa kondisi jalan tersebut. Karena
informasi yang saya dapat tanah disana sudah banyak digarap,” ungkapnya.

Bupati menilai apabila kedua jalanlintas pesisir tersebut sudah terbuka Kabupaten Rokan Hilir tidak akan menjadi negeri yangterisolir. Bukan hanya itu Pemkab Rohil saat ini juga sedang melakukan
pembangunan Jalan Lintas Pesisir dari Tugu Elang Batu Enam, Bagansiapiapi menuju Jalan Lingkar ke Pelabuhan Nelayan sepanjang 6
kilometer.

Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II, merupakan salah satu jalan
alternative menuju lintas pesisir Rohil yang terus digesa
pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah setempat.

Kedua jembatan tersebut dibangun sejak tahun 2006 hingga 2012 laludengan panjang Jembatan Pedamaran I sekitar 1.020 meter dan Jembatan Pedamaran II sekitar 1.200 meter.Jalanlintas pesisir yang dimaksud dimulai dari perbatasan antara Kota
Dumai dengan Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian menuju Bagansiapiapi hingga ke Jembatan Pedamaran I.
Selanjutnya, dari Jembatan Pedamaran I menyeberangi lagi melalui jembatan Pedamaran II menuju Kecamatan Pekaitan, Kubu, Pasir Limau Kapas hingga keperbatasan wilayah antara Kabupaten Rokan Hilir dengan
Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya dua jembatan tersebut pembangunan jalanlintas pesisir
termasuk infrastruktur jalan di kecamatan lainnya dihaapkan dapatmempermudah akses transportasi masyarakaat terutama dalam membawa
hasil pertanian dan perkebunan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi program prioritas utama pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) pada tahun anggaran 2016,bahkan di program-program mendatang nantinya.

Pemkab Rohil sendiri kini tengah menggesa pengerjaan pengaspalan dalam
kota  Dengen sistim aspal hotmix. Bukan hanya itu pembangunan Jalan
Lintas Pesisir Rohil dan jalan di daerah kecamatan lainnya juga akandirigit sehingga akses untuk masyarakat akan lebih mudah.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Rohil, Bupati Rokan Hilir Suyatno, menjelaskan musrenbang RKPD merupakan
amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta Permendagri nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008.

Musrenbang RKPD juga merupakan forum musyawarah tahunan multi pihak,
yang terbuka bagi para pemangku kepentingan. Dan secara bersama-sama
mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan
masyarakat Kabupaten Rohil.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Rohil tersebut
tentu telah melalui rangkaian panjang dari berbagai forum musyawarah perencanaan yakni mulai dari Musrenbang tingkat desa, Musrenbangtingkat kecamatan, penyerapan aspirasi melalui rakor
camat/lurah/kepala desa se-Kabupaten Rohil, silaturahmi dan dialog dengan tokoh masyarakat serta seluruh elemen lapisan masyarakat.

Mengapa devisi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rohil
2011-2016 yakni pembaharuan menujuk kepada kemandirian pemerintah dan
masyarakat Kabupaten Rohil, khusus tahun 2016, ini arah pembangunan
difokuskan pada upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju
Kemandirian Rohil.

Peningkatan ekonomi ini dilakukan dengan mengambil kebijakan memfasilitasi permodalan, pengembangan dan pembinaan UMKM, peningkatan ketrampilan dan manajemen usaha, menyiapkan infrastruktur pendukung serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi masuknya investasi diRokan Hilir.  

(Advertorial Humas Pemdakab Rohil)