BENGKALIS (Riaulantang)- Pemkab Bengkalis siap mengimplementasiman pesan dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) untuk stop pelanggaran netralitas dan pahami paradigma UU ASN serta fokus pada pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan ol Plh Bupati Bengkalis di wakili Asisten III Bidang Administrasi Umum H.T. Zainuddin usai mengikuti Video Conference terkait Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN ( Aparatur Sipil Negara) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis, Rabu (5/8/2020).
Kegiatan VC yang dilakukan oleh KASN ini dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada 270 daerah meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.
Sebelumnya Ketua KASN Agus Pramusinto dalam sambutannya mengatakan, kami memberikan apresiasi setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya acara virtual gerakan nasional netralitas ASN pada pilkada 2020 ini.
“Saat ini sebanyak 456 ASN yang dilaporkan, 344 ASN yang melanggar dan mendapat rekomendasi KASN, 189 ASN (54,9 persen ) sudah di tindak lanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi”, ujarnya.
Lebih lanjut Agus Pramusito menjelaskan tentang berbagai langkah- langkah strategis KASN diantaranya Restrukturisasi kelembagaan KASN dengan unit kerja khusus yang menangani pengawasan dan implementasi nilai dasar kode etik dan kode perilaku serta netralisasi ASN.
Penyusunan pedoman implementasi nilai dasar kode etik dan kode perilaku perumusan indeks maturitas dan pembangunan aplikasi SINDEN (sistem informasi pengawasan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN) dan SIAPNET (sistem informasi pengaduan netralitas) juga menjadi bahasan. Disamping catatan pelanggaran netralitas sebagai instrumen penilaian rekam jejak dalam promosi JPT serta membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai Kementerian atau lembaga untuk meningkatkan keterpaduan pengawasan netralitas secara efektif dan efisien.
Turut mendampingi Inspektur Kabupaten Bengkalis Rafiardhi ikhsan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Djamaludin.(rls)
