BENGKALIS (Riaulantang)- Menindaklanjuti dari hasil Pertemuan yang dilaksanakan oleh Pansus bersama OPD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) atau CSR (Corporate social Responcibility), Pansus gelar rapat di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis. Senin, 22 Juli 2019.
Rapat yang dilakukan dilantai 2 gedung DPRD dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Mus Mulyadi bersama Wakil ketua Indrawan Sukmana dan anggota Pansus, Zuhandi, Andriyan Prama Putra, Rianto, Syahrial, Hendri, H. Azmi, dr. Fidel Fuadi, Simon Lumban Gaol, Daud Gultom, Zamzami Harun, Nur Azmi Hasyim, Pipit Lestary, Firman, Leonardus Marbun. Pembahasan yang dilakukan guna untuk melengkapi hasil dari pembahasan di Kemenkumham Provinsi Riau pada tanggal 12 Juli 2019 dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta tanggal 18 Juli 2019.
Ketua Pansus Mus Mulyadi yang juga penanggung jawab Pansus menyebutkan, pembentukan Ranperda CSR bertujuan agar pihak perusahaan ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi kepada Kabupaten Bengkalis, baik dari segi infrastruktur, Pembangunan SDM dan lainnya.
Pembahasan lanjutan menghadirkan OPD terkait, perwakilan perusahaan baik Migas dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Bengkalis yang ada kaitannya dengan Ranperda CSR ini, sehingga ada payung hukum dan pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan, serta mekanisme penyaluran dana CSR lebih jelas dan terukur, jangan sampai perusahaan yang cukup mapan tapi masyarakat di sekitar tidak dipedulikan.
Menurut Budi Winario Perwakilan BRI Bengkalis CSR ini adalah usulan dari masyarakat kemudian melalui kantor cabang dengan melengkapi dokumen, kemudian kita usulkan melalui kantor wilayah, untuk selanjutnya nanti di verifikasi ulang diteruskan di kantor pusat”,
Sementara itu Zuhandi menyampaikan “Kalau bisa CSR ini jangan berupa bentuk barang lagi, bagus nya itu di kerjasamakan dengan pemerintah berupa fisik jalan, karena rata – rata perusahaan besar merupakan pengguna jalan dan perusahaan jalan, jadi sebaiknya itu lapisan bawah di kerjakan oleh perusahaan,lapisan atas seperti hotmix di kerjakan pemerintah, jadi biaya dari pemerintah jadi semakin kecil dan hasil pembangunannya semakin besar dinikmati masyarakat”, Ungkapnya.(susi)
