• Latest
  • Trending
  • All

Menelisik Politik Uang di Pilkada, Parah Mana Sistem Langsung Atau DPRD?

December 13, 2019
Pelantikan Tiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah Besok Gunakan Pola Hybrid

Pelantikan Tiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah Besok Gunakan Pola Hybrid

February 25, 2021
Hasil Musrenbang Bantan Akan Disinergikan Dengan Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih

Hasil Musrenbang Bantan Akan Disinergikan Dengan Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih

February 25, 2021
Kini Transportasi Umum ke Kabupaten Bintan Masuk Terminal Sei Carang

Kini Transportasi Umum ke Kabupaten Bintan Masuk Terminal Sei Carang

February 25, 2021
PPK dibubarkan, Pemkab Bengkalis Sampaikan Apresiasi

PPK dibubarkan, Pemkab Bengkalis Sampaikan Apresiasi

February 24, 2021
Jumat Ini, Kasmarni-Bagus dilantik di Balai Serindit Gubernuran

Jumat Ini, Kasmarni-Bagus dilantik di Balai Serindit Gubernuran

February 24, 2021
4.916 Usulan Musrenbang Sudah Diinput Dalam SIPD

4.916 Usulan Musrenbang Sudah Diinput Dalam SIPD

February 24, 2021
Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bengkalis Ditunda 25 atau 26 Februari Ini

Bupati Bengkalis dan Wali Kota Dumai Terpilih Dilantik 26 Februari Besok

February 24, 2021
Keputusan Pelaksanaan Pelantikan Bupati/Wali Kota Diserahkan ke Daerah

Keputusan Pelaksanaan Pelantikan Bupati/Wali Kota Diserahkan ke Daerah

February 24, 2021
Polres Kuansing Pastikan Aktifitas Penambangan di Petapahan,  Gunung Toar Tidak Beroperasi

Cegah PETI, Kapolres Kuansing Instruksikan Kapolsek Awasi Operasional Alat Berat

February 24, 2021
Paripurna DPRD Kepri Tetapkan Pasangan  Cagub dan Cawagub Terpilih

Paripurna DPRD Kepri Tetapkan Pasangan Cagub dan Cawagub Terpilih

February 24, 2021
Wakapolda Resmikan Sub Sektor Pekaitan, Minta Beri Rasa Aman dan Pelayanan Prima ke Masyarakat

Wakapolda Resmikan Sub Sektor Pekaitan, Minta Beri Rasa Aman dan Pelayanan Prima ke Masyarakat

February 23, 2021
Musrenbang Kecamatan Bandar Sebagai Penajaman Program Yang Realistis Dan Berkualitas

Musrenbang Kecamatan Bandar Sebagai Penajaman Program Yang Realistis Dan Berkualitas

February 23, 2021
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Friday, February 26, 2021
-18 °c
Riau Lantang
  • Lantang Duri
  • Lantang Bengkalis
  • Lantang Rohil
  • Lantang Kepri
  • Lantang Riau
  • Advetorial
  • Gallery Photo
No Result
View All Result
Riau Lantang
No Result
View All Result
Home Nasional

Menelisik Politik Uang di Pilkada, Parah Mana Sistem Langsung Atau DPRD?

December 13, 2019
in Nasional
Share di Facebook AndaBagikan ke Teman WhatsappBagikan ke Teman LineBagikan ke Teman Telegram

JAKARTA-Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dievaluasi dan dikembalikan ke DPRD, kembali ramai dibincangkan. Wacana itu muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pelaksanaan Pilkada Langsung dievaluasi.

Tito menilai, pilkada langsung tidak memiliki dampak baik dan memunculkan masalah baru. Karena itu, ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris. Jika sistem itu diterapkan, maka ada dua pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi.

TerkiniLainnya

Azan dan Sholat Zuhur Berjamaah Iringi Peresmian Mushala Tertinggi di Gunung Talang

Dikelilingi Hamparan Edelweiss, Musala Tertinggi di Gunung Talang diresmikan Rektor Unand

Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan. Sementara, pemilihan tak langsung atau lewat DPRD, menurut Tito, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya rendah.

ADVERTISEMENT

Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari politik uang atau pilkada berbiaya besar. Namun, usulan Tito itu menuai polemik, terutama soal Pilkada dikembalikan ke DPRD. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud Md juga tak setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Mahfud MD: Kalau lewat DPRD Politik Uangnya Borongan

Menko Polhukam, Mahfud MD bercerita soal politik uang yang berpotensi terjadi bila dilangsungkannya Pilkada tidak langsung alias lewat DPRD. Menurutnya, akan terjadi politik uang yang masif dengan cara borongan.

“Kalau lewat DPRD (memilihnya), politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Di zaman orde baru dipilih DPRD, ternyata ini dianggap tidak baik, dominasinya luar biasa, politik uang di mana-mana orang di DPRD itu dibayar,” kata Mahfud.

Ada ‘teror’ DPRD kepada Kepala Daerah

Tak hanya soal politik uang, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa sistem tidak langsung juga mendorong aksi ‘teror’ DPRD kepada kepala daerah, seperti mengatakan laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan dan sebagainya. “Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan,” ujar Mahfud menceritakan.

Mendagri Ungkit Mahalnya Ongkos Maju Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp30 miliar. Angkanya bisa semakin tinggi mulai dari bupati hingga gubernur.

Tito menantang bertemu kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun agar terpilih. “Ya kalau ada yang menyatakan ga bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Tito sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi. Sebab, biaya untuk pencalonan sebagai kepala daerah sangat mahal.

Di sisi lain, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup ongkos politik yang dikeluarkan selama Pilkada. Tito bakal memberi hormat jika ada kepala daerah yang bersedia rugi atas nama pengabdian kepada masyarakat.

Mendagri Sebut Pilkada Tak Langsung Hindari Money Politics

Tito Karnavian menjelaskan jika pemilihan tak langsung diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih.

Menurutnya, pilkada lewat DPRD ini demi menghindari money politics, atau pilkada berbiaya besar.

“Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini Pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?” jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2019) lalu.

Mendagri Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD

Belakangan Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah meminta pilkada langsung dikembalikan ke mekanisme DPRD. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

“Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia menilai, pelaksanaan pilkada langsung memang perlu dievaluasi. Sebab banyak dampak negatif mulai dari potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

“Tapi dalam perjalanan, saya sampaikan, tidak menutup mata ada ekses juga yang berdampak negatif. Salah satunya potensi konflik. Saya pernah Kapolda di Papua dua tahun, Kapolda Metro juga. Pernah lihat bagaimana peta potensi konflik terjadi, iya. Masa kita katakan tidak ada?” ungkapnya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

Mendagri Akui Pilkada Lewat DPRD Banyak Kekurangan

Tito menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya sulit memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari independen.

“Kalau itu dilakukan, yang asimetris, yang langsung bagaimana caranya? Katanya kembali ke DPRD. DPRD juga ada masalah. Transaksional. Terus bagaimana berikan kesempatan kepada calon inkumbent supaya bisa maju tanpa parpol,” tandasnya. (*)

Sumber: Merdeka.com

Share197SendShareShare
Previous Post

Fahmizal Usman: Mantan Kadis Pariwisata Riau Tutup Usia, Bupati Amril Mukminin Ikut

Next Post

Banjir Landa Solok Selatan, Sembilan Rumah Hanyut dan Jalan Retak-retak

Next Post

Banjir Landa Solok Selatan, Sembilan Rumah Hanyut dan Jalan Retak-retak

INSTAGRAM

Follow

  • IDUL FITRI 1441 H   MOHON MAAF LAHIR   BATHIN
  • Simpang Pokok Jengkol  Mungkin  bagi orang luar akan bertanya  Kok  Simpang Pokok Jengkol  namanya  Ada yang tahu gaesss
  • Beting Aceh - Rupat Utara
  • PT  PCR di Mandau
  • Satu PDP Meninggal di RSUD Mandau   Positif Covid-19  12 Kontak Erat diambil Sample Swab  DURI  Riaulantang - Kediaman Almarhumah NI  59  satu dari dua Pasien Dalam Pengawasan  PDP  Covid-19 yang meninggal dunia di RSUD Mandau  pertengahan April 2020 lalu  Sabtu siang  02 05 2020  tadi tampak ramai didatangi sejumlah petugas  1 Unit ambulance  1 unit mobil patroli Polsek Mandau dan petugas yang mengunakan Alat Pelindung Diri  APD  lengkap nampak di sekitar kediaman almarhumah  Usut punya usut ternyata kedatangan sejumlah petugas ini untuk melakukan tracking kepada keluarga yang kontrak erat dengan almh lantaran hasil swab almh positif Covid-19    Kedatangan kita ke sini untuk memberitahu keluarga bahwa hasil swabnya positif  Sekaligus melakukan pengambilan sample swab  Untuk keterangan resminya nanti kami berikan     jelas Direktur RSUD Mandau  dr Sri Sadono Mulyanto yang ditemui di lapangan   Lebih lanjut  Kepala UPT Puskesmas Duri Kota  dr Anggie Siswelly juga membenarkan hasil swab alm Positif Covid-19  Makanya seluruh anggota keluarga termasuk kerabat yang kontak erat dengan alm langsung di ambil sample swabnya     Ada 12 keluarga dan kerabat yang diambil sample swabnya     ujar dr Anggie singkat   Sementara itu  Lurah Air Jamban  Zama Riko Dakanahay yang juga berada di TKP mengatakan mengetahui almh positif Covid-19 dari tim Gugus Covid-19 Kecamatan Mandau hingga langsung ke rumah almh   Selengkapnya di www riaulantang com

BERITA TERBARU

Pelantikan Tiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah Besok Gunakan Pola Hybrid

Pelantikan Tiga Kepala dan Wakil Kepala Daerah Besok Gunakan Pola Hybrid

February 25, 2021
Hasil Musrenbang Bantan Akan Disinergikan Dengan Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih

Hasil Musrenbang Bantan Akan Disinergikan Dengan Visi, Misi dan Program Bupati – Wakil Bupati Terpilih

February 25, 2021
Kini Transportasi Umum ke Kabupaten Bintan Masuk Terminal Sei Carang

Kini Transportasi Umum ke Kabupaten Bintan Masuk Terminal Sei Carang

February 25, 2021
PPK dibubarkan, Pemkab Bengkalis Sampaikan Apresiasi

PPK dibubarkan, Pemkab Bengkalis Sampaikan Apresiasi

February 24, 2021
Jumat Ini, Kasmarni-Bagus dilantik di Balai Serindit Gubernuran

Jumat Ini, Kasmarni-Bagus dilantik di Balai Serindit Gubernuran

February 24, 2021
4.916 Usulan Musrenbang Sudah Diinput Dalam SIPD

4.916 Usulan Musrenbang Sudah Diinput Dalam SIPD

February 24, 2021
Riau Lantang

Copyright © 2020 All rights reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Lantang Duri
  • Lantang Bengkalis
  • Lantang Rohil
  • Lantang Kepri
  • Lantang Riau
  • Advetorial
  • Gallery Photo

Copyright © 2020 All rights reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In