BENGKALIS (Riaulantang)– Lima Kecamatan dalam kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis saat ini menghadapi berbagai persoalan. Abrasi pantai yang mengikis bibir pantai makin mengkhawatirkan. Belum lagi pusat peredaran narkoba dan pintu keluar masuk TKI illegal. Persoalan ini memerlukan kebijakan pengembangan kawasan dan perhatian yang lebih. Khususnya pemihakan dan prioritas pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lain.
“Pengembangan kawasan perbatasan negara menjadikan beranda terdepan. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak swasta sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan, “ungkap Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia Tentang Identifikasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri), di Ruang Rapat Hang Tuah Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (29/1/2019).
Disebut Sekda di kabupaten Bengkalis tepatnya di Kecamatan Bantan terdapat pelabuhan Internasional yang harus dikembangkan yakni Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja. Pelabuhan yang terletak di Desa Selat Baru merupakan jalur lintas luar Negeri yang diharapkan bisa menjadi Pos lintas batas.
“Selain pelabuhan Selat Baru di Kecamatan Bengkalis ini masih ada lokasi prioritas (Lokpri) di empat Kecamatan lain, masing-masing Kecamatan Bantan, Bandar Laksamana, Rupat, dan Rupat Utara. Kelima kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan batas Negara tetangga khususnya Negara Malaysia,” ungkap Sekda.
Karena berada di kawasan terluar ungkapnya kawasan ini kerab terabaikan. Ketertinggalan dan rendahnya kesejahteraan penduduk menjadi persoalan masyarakat di perbatasan ini. Untuk itu perlu perhatian khusus dari berbagai pihak.
“Lawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang. Terutama akses dengan pusat Pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Untuk itu Rakor hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan Presiden tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024. Ini bisa menjadi entri poin tersendiri buat BNPP sehingga setiap usulan dari Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan benar-benar terakomodir dalam sebuah rencana aksi yang nyata. Masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan dapat merasakan sentuhan pembangunan ” harap Sekda.
Sementara itu Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Dr. Ir. Bachril Bakri menyampaikan dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024 yang semula terdapat 157 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) menjadi 231 Kecamatan Lokpri dan 26 PKSN. Lebih banyak dibandingkan lokasi prioritas yang ada dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024.
“Untuk itu kami berharap dengan dilaksanakan pertemuan ini, nanti data yang sudah terkumpul dari dua Kabupaten ini dapat kami bawa ke pusat”, ucapnya.
Hadir pada pelaksanaan Rakor tersebut Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Hj. Umi Kalsum, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis H Tengku Zainuddin, Kepala Bidang Perencanaan Drs. Trisulo Budi Susanto dan lainnya. (evi)
