ROKANHULU (Riaulantang)- Ditengah mewabahnya virus Corona covid-19, masyarakat di kabupaten Rokan Hulu dihebohkan berhembusnya kabar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan karet ditutup. Malah juga tersiar kabar sejumlah bank juga akan ditutup
Menyikapi kabar yang beredar ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Rohul, Drs.H. Yusmar, M.Si menyampaikan agar masyarakat tidak mudah menerima pemberitaan yang saat ini tengah santer itu.
“Sampai saat ini, kita belum mendapatkan informasi yang resmi berkaitan adanya penutupan Bank, Pabrik Karet atau PKS dan lainnya. Karena ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak, biasanya penutupan di umumkan atau di beritahukan kepada seluruh masyarakat atau pemerintah dengan tenggang waktu tertentu. Apakah 3 hari menjelang di tutup, 5 hari atau seminggu,” jelasnya, Rabu (01/04/2020).
Yusmar yang juga juru bicara tim Gugus Covid-19 Rohul ini mengatakan bahwa sampai hari ini PKS atau Bank tetap melayani dan buka. Belum ada pemberitahuan penutupan fasilitas umum atau PKS itu.
“Kita harap seluruh informasi yang di terima masyarakat harus di buktikan kebenarannya. Kepada para pengguna medsos, supaya janganlah membuat pemberitaan yang sifatnya hoax dan berita yang mengakibatkan orang banyak panik,”harapnya,
Ditegasnya, Pemkab Rohul tetap berpedoman kepada keterangan pemerintah, baik pusat, Provinsi maupun daerah, serta petugas kesehatan yang resmi.
“Kalau pembicaraan yang berkembang melalui mulut ke mulut, bukan kita bantah kebenarannya. Namun memerlukan cek dan ricek, agar masyarakat tidak panik dan gelisah. Sampai susah dengan informasi yang di sebarkan” sesal Kadis Kominfo Rohul ini.
Sementara itu dengan isu tutup PKS, membuat jadi panik dan berbondong – bondong membeli stok bahan pokok. Bupati Rohul melalui diskominfo menghimbau agar masarakat tetap tenang dan tidak takut kehabisan kebutuhan pokok.
“Kita pastukan semua kebutuhan pokok cukup,” tegasnya.
Terkait tutupnya PKS sejauh ini ini pihaknya belum memperoleh informasi. Kalau pun terjadi pastilah diambil langkah selanjutnya oleh pemerintah.
“Karena ini menyangkut kehidupan dengan mata pencaharian masyarakat banyak,” pungkasnya. (R Lubis)
