BENGKALIS (Riaulantang)- Kecenderungan media sosial yang ikut latah-latah mempublikasikan berita layaknya sebuah situs berita mendapat sorotan tajam dari Ketua PWI Bengkalis, Alfisnardo. Pihaknya mengaku heran dengan perkembangan medsos yang seolah-olah memposisikan diri seperti situs web, padahal tak punya payung hukum sama sekali.
“Perkembangan ini harus kita sikapi. Jangan salah persepsi dengan keberadaan medsos yang punya follower banyak. Itu akun pribadi dan tak punya payung hukum,” tegasnya, Selasa (10/12/19).
Yang lebih mengherankan lagi, ungkapnya akun Medos malah seperti besar kepala dengan ruang yang diberi sejumlah pihak mengatasnamakan pemerintah. Mereka ikut-ikutan pula ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah. Malah selentingan ada yang mengkop sudah bermitra dengan pemerintah.
“Ini harus di luruskan agar tak menjadikan medsos rujukan publikasi. Tak ada hak medsos menyampaikan release pers. Mereka akun pribadi dan bukan media pers,” ujar Alfisnardo lagi.
Terkait persoalan publikasi media ini, Kadis Kominfo Bengkalis menegaskan bahwa kerjasama media hanya dengan media pers dan bukan medsos.
“Tak boleh kerjasasma (publikasi-red) dengan medsos. Kalau medsos itu pribadi. Kalau kerjasama harus dengan media massa. Media massa itu seperti cetak, elektronik dan radio. . Tapi kalau punya media sosial sendiri silahkan, tapi resmi. Misalnya Kecamatan Mandau, Kominfo yang punya medsos sendiri. Silahkan saja kalau ingin share disana. Tapi kalau kerjasama harus dengan media,” tegas Johan.
Terkait selentingan ada dinas/instansi yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah, Johanysah langsung membantahnya.
“Tak ada itu. Tak dibenarkan karena medsos itu sifatnya pribadi. Tapi kalau Perangkat Daerah (PD) atau unit kerjanya punya media sosial tersendiri yang terverifikasi silahkan. Kalau kerjasama tak bolehlah,” tegasnya.(Evi).
