BENGKALIS- Beredar informasi bakal terjadi pengisian jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis yang sekarang dijabat Plt Sekretatis Dinas Koperasi . Jabatan itu disebut bakal diisi “pejabat titipan” yang sengaja dipromosikan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.
Terkait kabar yang beredar ini, Pemerhati Masyarakat Kabupaten Bengkalis Zulfan Mahendra yang juga dosen di salah satu perguruan Tinggi ini angkat bicara. Menurutnya jabatan yang kosong ini hendaknya jangan menjadi transaksi jual beli untuk memenangkan paslon tertentu karena ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kita harap Pj bupati tetap menjaga netralitasnya seperti yang selama ini sudah berjalan. Kinerja Pj bupati dalam sebulan berjalan ini sudah sangat bagus. Mendekati masyarakat melalui jalinan silaturrahminya. Jangan karena mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, netralitasnya menjadi taruhan,” jelas Zulfan Mahendra, Ahad (25/10/2020).
Disampaikannya netralitas seorang Pj Bupati akan memberikan kenyamanan dan menjaga situasi kondusif. Namun jika netralitas sudah dicampuri kepentingan politik tertentu dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.
“Kita harap Pj bupati tetap fokus dengan tugas-tugas utama melanjutkan program strategis di negeri ini. Tetap fokus di penanganan Karhutla dan Covid19 yang makin meningkat dan paling utama mensukseskan pilkada. Jangan terlibat politik keberpihakan yang hanya akan menciderai fakta integritas kenetralannya,” jelas Zulfan.
Agar netralitas seorang Pj Bupati yang menjadi peneraju di negeri ini bisa lebih terjaga, juga netralitas ASN lainnya, Zulfan berharap semua pihak memainkan perannya. Penegak Hukum Terpadu (Gakkandu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), LSM, masyarakat dan media diharap berperan aktif untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara ini.
“Kita harap semua pihak berperan aktif dalam mengawasi netralitas ASN ini, agar kondisi kondusif selama pelaksanaan pilkada tetap terjaga,” pungkasnya.
Kemudian menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Selanjutnya, menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tida
seperti yang sekatang
