DURI (Riaulantang)- Heboh-heboh terkait pembuatan KTP di Kecamatan Mandau dan Pinggir santer dibicarakan warga di media sosial. Warga mengeluhkan lamanya proses pembuatan KTP yang kadang memakan waktu hingga 1 tahun, belum lagi masalah calo yang gentayangan mematok harga tinggi dengan jaminan KTP bisa cepat selesai.
Santernya keluhan ini mendapat tanggapan serius bupati Bengkalis Amril Mukminin. Bupati tak habis pikir, niat baik mengoptimalkan layanan UPT Catatan Sipil dan Kependudikan (Capilduk) Mandau untuk mempermudah layanan administrasi kependudukkan warga ternyata malah tak jalan. Buktinya warga mengeluh dipersulit layanan kependudukkannya.
“Ini akan kita tuntaskan. Akan kita usut akar permasalahannya. Kok bisa KTP warga sampai setahun tak siap juga. Apa memang dipersulit atau ada permainan oknum seperti dikeluhkan warga. Segera kita tindaklanjuti,” ujar Bupati Amril Mukminin saat dikonfirmasi Riaulantang.com, Selasa (29/10/19).
Bupati mengaku geram jika urusan administrasi kependudukan terkendala. Sebab administrasi kependudukan seperti KTP dan KK merupakan kebutuhan yang amat diperlukan warga untuk berbagai urusan
“Kita tak main-main jika administrasi kependudukkan warga dipermainkan. Kita akan selidiki apakah ada oknum petugas kita yang bermain. Jika ada yang bermain, kita akan tindak tegas,” ujarnya.
Terkait calo yang gentayangan yang mematok harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk pengurusan KTP, KK dan surat menyurat lain, bupati juga akan melakukan tindakan tegas. Pihaknya tak ingin layanan administrasi kependudukan yang gratis untuk warga dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan.
“Masyarakat dan pihak terkait tolong awasi para calo ini. Kalau ada bukti cepat laporkan ke kami. Tak usah takut. Tapi jangan fitnah. Tunjukkan buktinya,” tegas Amril.
Sementara itu, lamanya proses pembuatan KTP dan para calo yang mengeruk keuntungan dari pembuatan KTP dan KK ini memang sudah jadi pembicaraan di tengah warga. Seperti disampaikan Gusti yang diminta uang Rp 1 juta untuk mengurus dokumen kependudukannya oleh salah seorang calo yang gentayangan di sekitar kantor UPT Capilduk.
“Calonya duduk di kedai. Kita yang antarkan berkas ke dia. Dia minta Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta,” jelasnya.
Instruksikan Kadis Dukcapil Turun
Agar persoalan KTP KK dan lainnya ini tuntas, Bupati Amril Mukminin langsung menginstruksikan Kadis Dukcapil Kabupaten Bengkalis untuk turun ke lapangan. Kadis diminta mengecek benar tidaknya informasi masyarakat jika ada pungli dalam pembuatan e-KTP di UPT Dukcapil Mandau dan Pinggir tersebut.
“Kadis sudah kita tugaskan agar dipantau. Jangan hanya didiamkan. Kalau dibiarkan nanti dikira terjadi pembiaran. Dikira masyarakat ada kerjasama, bersepakat”, imbuhnya.
Bupati Amril Mukminin berharap, dugaan adanya pungli ini jangan sampai terjadi di Dinas Dukcapil.
“Jika di UPT Dukcapil benar terjadi pungli, segera tindak. Begitu pula bila di Dinas Dukcapil juga terjadi Pungli, juga harus harus ditindak tegas,” pesannya.
Selain itu, sambung Bupati Amril Mukminin, dia juga sudah minta Kadis Dukcapil untuk menjelaskan informasi yang sebenarnya tentang bagaimana ketersediaan blanko e-KTP saat ini kepada masyarakat.
Terkait dengan jaringan yang selalu error, hal itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat, apa penyebabnya.
“Jika ada kerusakan segera perbaiki, sehingga pelayanan ke masyarakat tidak terganggu dibuatnya. Kami juga sudah instruksikan hal ini ke Kadis Dukcapil,” pungkas Bupati Amril Mukminin. (susi)
