DURI (RiauLantang) – Momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkalis terus dimanfaatkan untuk mendulang suara. Tak peduli apakah janjinya bisa dipercaya atau hanya sebatas Iming-iming belaka. Atau hanya informasi basi saja, sengaja dihembuskan pihak yang tidak bertanggungjawab.
Seperti yang terjadi dalam pesan berantai yang diterima warga Duri dalam beberapa hari ini. Warga dihebohkan dengan pesan berantai melalui whatshap yang mengiming-iming bantuan pengurusan BPJS baru atau perpindahan (migrasi) dari Mandiri ke BPJS Terintegrasi Pemda yang tak berbayar alias gratis.
Iming-iming ini tentu saja disambut antusias warga. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor kelurahan untuk melengkapi persyaratan sesuai pesan berantai yang diterima.
“Kami mendapatkan pesan ini melalui whatshap yang diteruskan ke kami. Sesuai info pesan ini, kami cukup melengkapi syarat administrasi seperti KTP, KK, Surat keterangan tak mampu dan lainnya. Setelah itu berkas dikumpulkan melalui anggota DPRD Bengkalis fraksi ……. Mereka nanti yang akan bantu usulkan ke Dinas Sosial,” ujar Emi warga Jalan Jawa yang mendatangi Kantor Kelurahan Gajah Sakti, Jumat (27/11/2020).
Tidak hanya Emi, belasan warga lain juga mendatangi kantor kelurahan untuk melengkapi syarat pengurusan BPJS terintegrasi yang dijanjikan melalui pesan berantai itu. Ada yang pengurusan baru ada pula yang perpindahan dari mandiri ke BPJS terintegrasi yang dibayarkan pemerintah.
“BPJS kami sudah menunggak. Di pesan ini disebut akan melunasi semua tunggakan BPJS Mandiri sebelum di migrasi ke BPJS integrasi. Tentulah kami urus, apalagi ada anggota DPRD yang akan membantu mengurusnya,” tambah Hadi warga Gajah Sakti.
Terkait pesan berantai ini, salah seorang anggota Fraksi yang dimaksud dalam pesan berantai itu ketika di konfirmasi hingga malam ini tak kunjung memberi respon atas konfirmasi pesan itu.
Disisi lain Kadis Kesehatan Bengkalis, dr Ersan Saputra yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa pesan itu bisa menjadi bumerang yang akan menghancurkan harapab warga. Pasalnya hingga Desember 2020 ini, koata BPJS terintegrasi yang dibayarkan Pemda sudah penuh koatanya.
“Pesan-pesan seperti ini kita khawatirkan akan menjadi bumerang bagi warga. Hingga Desember ini pengajuan koata BPJS teintegrasi sudah penuh semua,” jelas Ersan.
Disampaikan, koata BPJS teintegrasi yang diajukan Pemdakab Bengkalis sekitar 75.000 warga. Namun pengajuan itu tak serta merta pula di setujui BPJS. Ada tahapan adminiatrasi yang dijalankan BPJS untuk menerima pengajuan itu.
“Koatanya sudah penuh, anggarannya sudah tak ada lagi. Yang kita ajukan ini juga masih menunggu persetujuan dari BPJS karena data yang diajukan dicek lagi oleh BPJS,’ jelas Ersan.
Sementara itu, sambungnya lagi, kekuatan kuota untuk tahun 2021 saja hingga bulan Oktober.
“Sedangkan yang tahun depan saja kita hingga bulan 10. Nantinya akan dibahas pada APBD perubahan, baru bisa dilanjutkan kebulan selanjutnya,”beber mantan Direktur RSUD Mandau ini.
Agar warga tak kecewa dan terpengaruh iming-iming ini, Ersan berharap warga mencari kebenaran informasinya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan terdekat.
“Jangan mudah percaya informasi-informasi seperti ini. Tanyakan ke petugas kami yang terdekat. Pihak kelurahan juga bisa menghubungi kami langsung untuk menanyakan kebenarannya agar terjawab tanya warga,” pungkas Ersan. (Bambang)
