PEKANBARU (Riaulantang) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kali berturut-turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Penghargaan tersebut diberikan karena Daerah berjuluk Negeri Junjungan ini dinilai sukses dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Penghargaan diterima Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam di Ruang Auditorium Kantor BPK RI, Pekanbaru, Selasa, 4 Mei 2021.
Penyerahan tersebut bersamaan dengan penyerahan LHP oleh BPK kepada Bupati Rokan Hilir Suyatno dan Bupati Kampar Catur Sugeng.
Bupati Kasmarni di daulat untuk menyampaikan sambutannya mewakili 2 Kabupaten lainnya.
Opini WTP atas LKPD 2020 diraih berkat komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Opini ini tentunya menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempertahankan masa mendatang,” ungkap Kasmarni.
Terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras dalam memeriksa, sekaligus bimbingan dalam upaya perbaikan sistem laporan keuangan Daerah.
Meski Bengkalis berhasil meraih opini WTP delapan kali berturut-turut, lanjut Bupati Kasmarni, masih terdapat beberapa catatan dari BPK RI untuk segera diperbaiki, dan ditindaklanjut dengan harapan agar tahun-tahun selanjutnya lebih baik.
Sebelum penyerahan penghargaan opini WTP, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau bersama Bupati Bengkalis Kasmarni dan Ketua DPRD Khairul Umam.
Pada pengelolaan keuangan Daerah tahun 2020 sambung Bupati, sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena adanya upaya Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Semua daerah diminta untuk melakukan penyesuaian dan refocussing terhadap APBD.
“Beberapa peraturan baru dalam pengelolaan keuangan terkait penanganan pandemi tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkalis serta daerah lain tentunya,” ujar Kasmarni.
Ikut mendampingi Bupati Kasmarni, Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam, Sekda Bustami. HY, Inspektur Rafiardhi Ikhsan, Kepala BPKAD Aulia.
Kemudian Kadis Kominfotik Johansyah Syafri, Sekretaris DPRD Radius Akima, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Dedy Kurniawan.(rls)
