PEKANBARU (Riaulantang) – Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (12/9/2022) malam.
Rapat ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Forkopimda Riau bersama instansi vertikal dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Riau.
Gubri Syamsuar menyampaikan tujuan dilaksanakannya rapat tersebut untuk membahas sejumlah informasi dan koordinasi dalam menyikapi perkembangan isu terkini tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sebagaimana yang sudah kami siapkan materi rapat malam hari ini tentunya berkenaan dengan isu-isu yang terkini,” kata Gubri.
Ia menjelaskan, selain membahas terkait penyesuaian harga BBM, dalam pertemuan tersebut juga membahas isu strategis lainnya seperti pengurangan kuota BBM tahun 2022, ketersediaan bahan pokok dan keberadaan pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru.
Selain itu, juga dibahas terkait situasi terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024, perkembangan kasus covid-19 di Provinsi Riau serta implementasi Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Minerba.
Berkaitan dengan isu kenaikan harga BBM, Gubri menyampaikan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka untuk menyeimbangkan fungsi utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
“Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan ini untuk menyeimbangkan disamping adanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Gubri bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada lampiran jenis bahan bakar minyak tertentu (minyak solar untuk konsumen pengguna).
“Diharapkan dengan adanya revisi Pepres tersebut, penggunaan jenis solar lebih tepat sasaran dan lebih dirinci, begitu juga dengan jenis Pertalite yang sebelumnya belum diatur,” harapnya.
Selanjutnya, terkait pengurangan kouta BBM Provinsi Riau, Gubri menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah melakukan berbagai upaya menindaklanjuti hal tersebut seperti telah mengusulkan kepada BPH Migas untuk penambahan kuota biosolar, kemudian Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 272/2021 terkait Pendistribusian BBM serta mengeluarkan SK Gubernur Riau Nomor 103/2022 tentang Pembentukan Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Riau.
Kemudian, terkait evaluasi inflasi di Provinsi Riau, dikatakannya bahwa Agustus 2022 Riau mengalami deflasi sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,97 poin.
Dengan demikian, lanjut Gubri bahwa inflasi di Riau secara tahun kalender atau sepanjang Januari hingga Agustus 2022 sebesar 4,86 persen dan inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021-Agustus 2022) sebesar 5,84 persen.
“Penurunan ini karena pertama adanya kita melakukan operasi pasar, kemudian juga kita sudah tahu sumber yang kenaikan di Riau ini disebabkan adalah harga cabai,” sebutnya.
Oleh karena itu, melalui Rapat Koordinasi Forkopimda Riau ini, Gubri mengajak kepada peserta rapat dan stakeholder terkait untuk bersinergi bersama dalam mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar tercipta stabilitas keamanan di Provinsi Riau.(andi)
