PEKANBARU (Riaulantang) – Bupati Bengkalis hadiri undangan diskusi terbatas bersama Menteri LHK Siti Nurbaya di Pekanbaru, Sabtu (10/04/2020). Diskusi terbatas itu juga dihadiri dua Kepala Daerah lainnya di Riau yakni Bupati Siak Alfedri dan Walikota Dumai Faisal.
Mendapat kesempatan kedua untuk memaparkan kondisi Kabupaten Bengkalis, Kasmarni menyampaikan beberapa persoalan lingkungan yang dihadapi Bengkalis seperti abrasi, kebakaran hutan dan lahan, air bersih dan persampahan. Selain itu Bupati juga menyampaikan persoalan tata ruang yang dimasih terkendala di Kabupaten Bengkalis, 69,85.persen atau 603.747,97 Hektar luas Kabupaten Bengkalis merupakan kawasan hutan dan 30,15 persen atau 260.561,11 hektar area penggunaan lainnya (APL).
Kasmarni menambahkan bahwa dari luas wilayah tersebut masih terdapat beberapa persoalan, pertama masih banyak pemukiman yang berada dalam kawasan hutan, kedua masih banyak fasilitas khusus dan fasilitas umum berada dalam kawasan hutan, kondisi ini sangat mengganggu Kabupaten Bengkalis dalam penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan ekonomi secara umum termasuk realisasi investasi.
Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis sudah mengajukan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ke Tim PPTKH Provinsi Riau seluas 148.000 Hektar namun yang direkomendasi oleh Tim PPTKH Provinsi hanya seluas 5.790 Hektar saja, masih fasilitas umum, rumah, sekolah, perkebunan masyarakat yang belum dapat rekomendasi.
Mendengar penjelasan Bupati, menteri LHK Siti Nurbaya yang didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan sejumlah pejabat LHK langsung merespon positif dan menginstruksikan tim dan jajarannya untuk menindaklanjuti segera.
Politisi Nasdem itu juga meminta untuk daerah aktif menyampaikan informasi daerahnya dan mendorong bersama sama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan karena yang tau dan benar-benar faham wilayahnya adalah para Kepala Daerah,.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu, Bupati Kasmarni langsung menyerahkan sejumlah usulan Kabupaten Bengkalis bidang lingkungan kepada Menteri untuk diakomodir ke dalam APBN 2022. Usulan itu diantaranya pembangunan sejumlah TPS, sarana dan prasarana persampahan dan laboratorium lingkungan hidup.
Hadir mendampingi Bupati Sekretaris Bappeda Rinto dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Muhammad Azmir.(rls)
