JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kembali mengukir prestasi. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten ditetapkan terbaik ketiga untuk wilayah Sumatera
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur, pada hari ini kita kembali meraih prestasi pada posisi ketiga. Posisi ini berarti meningkat bila dibandingkan capaian tahun lalu,” ungkap Bupati Kasmarni, saat menghadiri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023, di Jakarta.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua TP2DD Nasional, Airlangga Hartanto. Posisi terbaik pertama kaegori kabupaten untuk wilayah Sumatera, adalah Kabupaten Kampar, kemudian diikuti Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat.
Dari Bumi Lancang Kuning, selain Kabupaten Bengkalis dan Kampar, ternyata untuk kategori pemerintah propinsi terbaik pertama untuk wilayah Sumatera diraih Propinsi Riau.
Bupati Kasmarni menegaskan capaian prestasi sebagai terbaik ketiga dalam penerapan layanan transaksi keuangan, tentu tak lepas dari komitmen dan kerja keras Tim P2DD Kabupaten Bengkalis, khusus perangkat daerah terkait seperti Bapenda, BPKAD, Bappeda, serta pihak mitra seperti Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.
“Apa yang kita capai hari ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Untuk itu saya berharap kedepan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang,” ujar mantan Camat Pinggir ini.
Lebih lanjut menurut orang nomor satu di Negeri Junjungan ini, dalam pelayanan keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan layanan berbasis digital. Seperti pelaporan pajak (self assessment) secara online melalui aplikasi SIPBukas, download SPPT PBB-P2, cek tagihan pajak daerah, kemudian pembayaran retribusi melalui QRIS.
“Saat ini untuk pembayaran retribusi melalui QRIS sudah bisa dilaksanakan pada 36 titik yang tersebar di perangkat daerah dan kecamatan,” ungkap Kasmarni.
Selain itu, sebagaimana tuntutan peraturan, dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan SIPD, kemudian untuk rencana pengadaan juga konsisten menerapkan SIRUP.
Kehadiran pelayanan melalui digital ini, menurut Kasmarni, merupakan bagian pemenuhan tuntutan kemajuan teknologi, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Penghargaan ini membuktikan semangat percepatan digitalisasi Pemkab Bengkalis terus dioptimalkan. Baik dalam pelayanan publik atau pun implementasi transaksi non-tunai (rls)
