PEKANBARU (Riaulantang) – Sebagai upaya untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government, Inspektorat Kabupaten Bengkalis taja pengawasan daerah dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Rabu, 21 Desember 2022 di ballroom hotel Premiere Pekanbaru.
Dalam menuntut pelayanan publik menjadi lebih baik perubahan orientasi dan pelayanan publik menjadi salah satu ujung tombak dimana pelayanan publik harus mampu menjadi jembatan agar jalan pemerintahan menjadi efisien, efektif dan inovatif.
“Untuk mengawal serta menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pengawasan menjadi salah satu kunci suksesnya dalam memberikan pelayanan yang memadai,” kata Bupati Kasmarni.
Kasmarni mengatakan dalam konteks reformasi birokrasi peran pengawasan menjadi sangat penting dalam mengakselerasikan perubahan melalui program bertanggung jawab agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersih dan bebas korupsi.
“Melalu tema yang dilaksanakan kegiatan hari ini yakni kiat dan strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mempererat dalam persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan Misi Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah Maju dan Sejahtera,” kata Kasmarni.
Pada kesempatan itu Bupati Kasmarni menegaskan untuk selalu mendorong perubahan paradigma pengawasan internal dan melakukan pengawasan sedini mungkin dalm memperluas persatuan peran pengawasan.
“Kami berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk selalu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” kata Bupati Kasmarni yang juga mantan Camat Pinggir ini.
Bupati Kasmarni mengingatkan untuk selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan APIP jika menemukan masalah yang berarti dan terus melakukan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan langkah-langkah konkrit.
Pada kesempatan itu juga Bupati Bengkalis Kasmarni meluncurkan aplikasi tindak lanjut elektronik atau disingkat Bestie sebagai inovasi digitalisasi yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai solusi cerdas dan praktis dalam mengimplementasikan peraturan Presiden no.95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bengkalis. (Fik)
