BANDAR LAKSAMANA (Riaulantang) – Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra menghadiri acara Temu Konsolidasi dan Reuni 13 Tahun Aksi Restorasi Gambut Terintegrasi Lanskap Rewettting, Revagation dan Revatalization (3R) Laksamana Raja Dilaut, Sabtu (18/12/21) di Desa Tanjung Leban.
Dalam sambutannya Heri mengatakan, satu dari empat pilar SDGS, yakni pilar pembangunan sosial, agar tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga kehidupan harus dapat kita laksanakan, mengingat kebijakan pembangunan nasional telah didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan memperhitungkan keberadaan lingkungan, guna memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.
Sejalan dengan visi Kabupaten Bengkalis yakni “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”, serta selaras dengan sasaran dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan. Ditambah dengan penguatan sinergi multipihak dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Asisten II tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi berbagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi yang telah dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut yang baru saja berganti nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Home Pemerintahan
Sabtu, 18 Desember 2021 – 15:44:34 WIB – Dibaca : 81 Kali
Bupati Bengkalis Hadiri Temu Konsolidasi dan Reuni 13 Tahun Aksi Restorasi Gambut Terintegrasi Lanskap 3R
Editor: Indra – Rep: Muzani – Foto: Zahirman Agus
facebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
messenger sharing button
sharethis sharing button
BANDAR LAKSAMANA, PROKOPIM – Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra menghadiri acara Temu Konsolidasi dan Reuni 13 Tahun Aksi Restorasi Gambut Terintegrasi Lanskap Rewettting, Revagation dan Revatalization (3R) Laksamana Raja Dilaut, Sabtu (18/12/21) di Desa Tanjung Leban.
Dalam sambutannya Heri mengatakan, satu dari empat pilar SDGS, yakni pilar pembangunan sosial, agar tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga kehidupan harus dapat kita laksanakan, mengingat kebijakan pembangunan nasional telah didasarkan pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan memperhitungkan keberadaan lingkungan, guna memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.
Sejalan dengan visi Kabupaten Bengkalis yakni “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”, serta selaras dengan sasaran dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan. Ditambah dengan penguatan sinergi multipihak dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Asisten II tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi berbagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi yang telah dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut yang baru saja berganti nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Wilayah Kabupaten Bengkalis, kata Heri, didominasi oleh lahan gambut dengan karakteristik kedalaman bervariasi serta faktor cuaca ekstrim merupakan faktor pemicu terhadap kejadian berulang karlahut.
Tidak hanya itu jelas Heri, tingginya gelombang laut dan arus pasang surut yang terjadi di perairan sekitar selat melaka, diperparah pula dengan rusaknya ekosistem mangrove yang umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap pengerusan oleh laut.
“Tentu ini menjadi faktor pemicu peningkatan laju abrasi di Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan lingkungan berupa karlahut serta abrasi di kawasan pesisir erat kaitannya dengan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang juga menjadi mandat badan restorasi gambut dan mangrove saat ini,” papar Heri.
Upaya telah kami lakukan, kata Heri, seperti penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove, dan pembangunan turap pengaman tebing pantai. Demikan pula terkait kejadian karlahut, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, membangun embung dan waduk, meningkatkan kapasitas masyarakat peduli api, serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral.
Dengan adanya rumah runding, bisa berfungsi sebagai tempat konsolidasi sosial multipihak guna membangun integrasi, kolaborasi dan bersinergi dalam upaya mewujudkan tujuan utama restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dalam menyeimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi,” harap Heri.
Capaian dan pembelajaran penting restorasi gambut di lanskap 2400 Ha di Desa Tanjung Leban ini melalui integrasi tata kelola air dengan pendekatan berbagi air, dan beragam usaha merevitalisasi ekonomi masyarakat dapat direplikasikan juga di desa-desa sekitarnya, ujar Heri.
Terlihat hadir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau H. Mamun Murod, Presiden Komisari selaku narasumber, Ketua Kelompok Ahli BRGM, Perwakilan RIHN. Prof Kosuke, Ketua JPSP Prof Wahyu.
Sementara itu ikut mendampingi Bupati Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Para Peneliti dari Universitas Kyoto Jepang, Para Peneliti dari Universitas Riau dan lembaga-lembaga penelitian terkait lainnya.(Fik)
