BAGANBATU (Riaulantang)- Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Atau dikenal dengan Sertifikat Prona yang diterbitkan secara masal oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) rawan atas Pungutan Liar (PUNGLI) yang dilakukan segelintir oknum oknum yang tidak bertanggung jawab terlebih di Kabupaten Rokan hilir.
Demikian dikatakan salah seorang Tokoh Pemuda Baganbatu Habib Gultom kepada Riaulantang.com Rabu (7/6/2017)
Pasalnya kata yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Hanura ini,dampak dari defisit ini membuat orang mau melakukan apa saja demi mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu Tim Saber pungli Rohil hendaknya mengawasi dengan baik,agar program pemerintah ini benar benar bersih dari pungli
“Memang biaya administrasi prona Ada,namun jumlahnya tidak terlalu besar mulai dari biaya materai, maupun Adm lsinya jika ditraksir total semuanya berkisar Rp 50.000 sampai 75.000. itu sudah paling mahal,”ujar Gultom
Jika merunut dalam peraturan pemerintah lanjut hultom biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria (“Kepmeneg Agraria 4/1995”) terdiri dari
a. Pemberian hak atas tanah Negara:
a.1. Di daerah pedesaan.
Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp 3.000,-
a.2. Di daerah perkotaan.
Untuk jenis penggunaan pertanian yang luasnya kurang dari 2000 M2 sebesar Rp 5.000,-
Untuk jenis penggunaan bukan pertanian yang luasnya sampai 2.000 M2 sebesar Rp 10.000,-
b. Asal tanah milik adat:
b.1. Daerah pedesaan.
Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,-
b.2. Di daerah perkotaan.
Untuk luas tanah sampai 2.000 M2 sebesar Rp 1.000,-
Di samping biaya administrasi, kepada setiap penerima hak atas tanah Negara dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi.
Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1250,- untuk tiap bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.
Untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan sebesar:
a. Untuk konversi hak adat.
a.1. Rp 10.000,- untuk daerah perkotaan;
a.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;
b. Untuk penegasan hak.
b.1. Rp. 10.000,- untuk daerah perkotaan;
b.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;
c. Untuk tanah negara.
c.1. Rp. 10.000; untuk daerah pedesaan;
c.2. Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan;
Untuk biaya formulir sertifikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.000,-.
“Jadi, pengurusan sertifikat tanah PRONA memang dikenakan biaya yaitu biaya administrasi.sekali lagi kita himbau tim saber pungli lakukan pengawasan dengan baik,”pungkas Ayah 5 anak ini (jon)
Discussion about this post