PEKANBARU (Riaulantang) – Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Keberhasilan tersebut merupakan yang ketujuh kali berturut-turut tujuh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau sejak Tahun 2013 hingga 2019.
Penyerahan LHP dan opini WTP LKPD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Bapak Thomas Ipoeng Andjar Wasita kepada Plh.
Bupati Bengkalis H. Bustami. HY, bertempat di Gedung BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru, Senin (29/06/2020) sore.
Pada waktu bersamaan juga diserahkan LHP dan opini WTP bagi 3 Kabupaten/Kota lainnya yakni Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir serta Kabupaten Rokan Hulu.
“Alhamdulillah, ini merupakan kali ketujuh berturut turut kita meraih opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis komit dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar H. Bustami. HY usai menerima LHP LKPD tersebut.
Dikatakan H. Bustami, opini WTP yang telah diberikan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini dapat menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Aset dan tentunya untuk tetap dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
“Upaya untuk mempertahankan opini WTP ini akan kita maksimalkan dengan mengedepankan tertib administrasi keuangan maupun transparansi pertanggungjawaban serta pengelolaan aset yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun kita semua juga jangan cepat berpuas diri atas perolehan prestasi ini. Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan prestasi ini karena semua ini tidak mungkin diperoleh tanpa kerja sama dan kerja keras yang baik dari kita semua,” ujar H. Bustami. HY.
Di sisi lain, sambung H. Bustami. HY, WTP tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Bengkalis. Apresiasi tentunya buat Pimpinan dan Anggota DPRD Bengkalis yang terus menyempurnakan dalam memperbaiki sistem yang ada.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam mengatakan opini WTP yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan bisa menjadi pemacu dan pemicu semangat untuk mempertahankan kinerja ke depan.
“Artinya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dianggap mampu mengelola anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan secara bersama-sama kita akan segera menindaklanjuti masukan, saran ataupun kekurangan yang saat ini masih ada. Hal ini agar tata kelola keuangan kita menjadi lebih baik, akurat dan transparan secara maksimal,” ungkap Khairul Umam.
Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial dan ikut mendampingi Plh. Bupati Bengkalis yaitu Inspektur Rafiardhi Ikhsan, Kepala BPKAD Aulia, Sekretaris DPRD Radius Akima, Kabid Perbendaharaan BPKAD Yuni Harmonisari dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Dedy Kurniawan serta undangan lainnya.(rls)
