Purbalingga (RiauLantang) – Pemkab Purbalingga memberlakukan bekerja dari rumah untuk 70 persen Aparatur Sipil Negara (ASN). mulai Senin (23/3) mendatang. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang cenderung semakin meluas serta ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Sebagian ASN/Non ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga mulai ditentukan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya mulai Senin (23/3) sampai dengan Minggu (29/3), dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Wahyu Kontardi dalam SE Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja ASN/Non ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Pelaksanaan tugas secara WFH tersebut memanfaatkan teknologi informasi yang meliputi email, aplikasi pesan instan, teleconference, dan aplikasi lain. Sedang untuk memastikan masing-masing ASN/Non ASN benar-benar berada di kediamannya, mereka diwajibkan mengirimkan posisi atau lokasi yang bersangkutan di waktu pagi dan siang hari melalui share lokasi yang dikirimkan kepada atasanya. Selama jam kerja pembagian lokasi dilakukan dua kali pengiriman.
“Selama jam kerja harus berada di rumah untuk melaksanakan tugas sesuai tugas dan arahan atasan langsung. Kecuali dalam keadaan mendesak terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga harus melaporkan kepada atasannya langsung,” katanya.
Pengaturan tugas WFH dilaksanakan dengan ketentuan ASN/Non ASN yang berusia 50 tahun ke atas, ASN/Non ASN yang sedang mengandung atau menyusui melaksanakan tugas di tempat tinggal masing-masing. ASN/Non ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, asma, TBC, pernafasan dan diabetes melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing.
“ASN/Non ASN yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut sekurang-kurangnya dalam setiap OPD hadir 30 persen dari jumlah keseluruhan,” kata Wahyu.
Ketentuan WFH tersebut tidak berlaku untuk unit kerja di bidang layanan kesehatan meliputi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, laboratorium Kesehatan, Penyuluh Kesehatan dan BPBD. Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar.
“ASN/Non ASN yang bekerja dari rumah harus selalu mengaktifkan alat komunikasinya dan selalu siap apabila dibutuhkan (on call),” kata Wahyu.
Bagi ASN/Non ASN yang melaksanakan tugas di kantor agar memakai masker dan tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah tertularnya Covid-19. Memastikan ketersediaan sarana cuci tangan berupa sabun atau hand sanitizer di lingkungan unit kerja masing-masing. Dihimbau pula untuk membatasi pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan OPD yang bersangkutan dan menunda penerimaan kunjungan dari luar daerah atau luar negeri kecuali terkait koordinasi pencegahan Covid-19 atas seizin Bupati.
Apabila saat melakukan tugas di kantor, ASN/Non ASN mengalami gejala flu, demam, rasa lelah, nyeri otot, batuk kering, diare atau mual sebaiknya segera pulang ke rumah dengan seizin atasan langsung. Bagi seluruh ASN/Non ASN yang merasa memiliki gejala terjangkit Covid-19 diharuskan untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan yakni RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, RSUD Panti Nugroho dan RS swasta yang ditunjuk.
“Kepala OPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terkait ketentuan SE ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya,” kata Wahyu.
Sumber: ( Merdeka.com)
