PEKANBARU (Riau Lantang) – Ratusan bahkan sampai ribuan perusahaan yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota di Riau dinilai belum maksimal dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.
Pendapat itu dilontarkan anggota anggota komisi V DPRD Riau H.Muhammad Adil SH hari ini diruang kerjanya terkait besaran APBD Riau tahun 2020 yang dinilai masih kurang untuk membiayai pos kegiatan baik rutin maupun non rutin. Apalagi ada keinginan Gubernur Riau untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk menutupi pembiayaan disektor infrastruktur.
“Seharusnya perusahaan-perusahaan besar di Riau ini komit dan betul-betul merealisasikan dana CSR mereka melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pasti kekurangan pembiayaan pembangunan dapat ditekan, tapi yang saya lihat tidak jelas berapa anggaran CSR yang disalurkan serta kemana saja didistribusikan perusahaan-perusahaan tersebut,”pungkas Adil.
Politisi PKB ini juga mengaku heran peran pemerintah dalam hal ini Pemprov Riau juga tidak maksimal dalam pengawasan kepada perusahaan khususnya soal dana CSR tadi, karena itu merupakan kewajiban perusahaan kepada masyarakat disekitar wilayah operasional mereka.
Kalau saja sambung Adil, semua perusahaan betul-betul menjalankan program CSR mereka Pemprov Riau maupun kabupaten dan kota pasti akan terbantu. Dicontohnya, kalau rata-rata satu perusahaan besar menyalurkan keuntungan mereka Rp 1 miliar pertahun nominalnya akan mencapai Rp 1 triliun dan itu pasti akan membantu beban pembiayaan pemerintah.
“Kedepan harapan kita ada semacam payung hukum khusus soal program CSR ini karena regulasi globalnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan kepada masyarakat,”terang pria asal Selatpanjang Meranti tersebut.
Disambung Adil lagi, perlu juga dibentuk sebuah kelembagaan khusus yang melibatkan sejumlah stake holder pemerintahan maupun non pemerintahan dalam kelembagaan tersebut. Bahkan diyakini kalau program-program CSR berjalan maksimal, anggaran yang disalurkan bisa mencapai diatas Rp 1 triliun.
“Kalau kita semua sepakat soal pengawasan program CSR tentu tak perlu lagi muncul wacana meminjam uang kepada pihak ketiga untuk menalangi APBD dalam pembiayaan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah pasti akan terbantu, dan tentu saja program CSR harus dijalankan secara konsisten, tidak seperti sekarang kemana dana CSR itu dialirkan,,”tutup Adil yang bakal maju pada pilbup kepulauan Meranti tahun ini.(afd)
