Laporan : Syukri Datasan
DURI (Riaulantang) – Bantuan 65 personil dari Pemprov DKI Jakarta melalui Kemendagri untuk ikut memadamkan Karlahut di Riau ditolak Pemprov Riau.
Alasannya menurut Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger, Riau belum membutuhkan itu. Sebab personil yang ada masih mencukupi. Dan titik apipun tak banyak lagi. Lebih baik bantuan itu dikirim saja ke daerah lain yang titik apinya masih banyak. Seperti Jambi dan Sumsel yang asapnya juga berdampak ke Riau.
Meski bahasa Edwar Sanger menyebut tidak menolak bantuan itu dengan argumennya, tak ayal lagi penolakan tersebut menjadi tanda tanya besar di hati sebagian masyarakat daerah ini.
“Ada orang mau bantu kok ditolak. Indikasi apa ini? Ini luar biasa. Orang rela membantu, kok tak terima dengan dalih kami masih mampu. Kalau mampu mengapa presiden datang ke Riau,” kata HM Darna, anggota DPRD Bengkalis perode 1999-2004, di Duri, Rabu (18/9/2019).
Menurut dia, penolakan ini perlu disikapi bersama. “Sebab kita sangat merasakan dampak buruk asap ini. Sudah berapa lama anak sekolah libur? Sudah berapa yang kena ISPA? Ketika bantuan datang, ditolak. Hebat betul kepala BPBD Riau tu,” sambung Darna.
Dia minta agar Pemprov Riau dan aparatnya jangan bersikap arogan. Sebab asap ini masalah bersama. Ada bantuan, silakan diterima dengan baik. Jangan ditolak. “Sekecil apapun bantuan DKI untuk membantu masalah kebakaran hutan tetap ada gunanya. Kenapa harus ditolak,” cecarnya lagi tak habis pikir.
Atas penolakan itu, menurut Darna, Gubernur Riau harus mempertanyakan anggotanya yang berbicara dan berkinerja seperti itu.
“Kita masyarakat Riau, khususnya yang terdampak asap merasakan sakit-susahnya keadaan di daerah. Seluruh pejabat negara pun memberi perhatian khusus. Presiden sampai datang untuk melihat langsung penanganan Karhutla di Riau. Saat datang bantuan dari daerah lain, kok ditolak. Ada apa dengan kepala BPBD Riau?” tanya dia lagi.
Kalau ditanyakan ke rakyat, lanjut Darna, tak akan ada yang menolak. Kok malah pejabatnya yang menolak.
“Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, big question.”
Penolakan ini dalam pndangan Darna juga bisa melukai hati rakyat.
“Pasti, saya jamin itu. Sebab penolakan itu, secara tidak langsung, melukai hati masyarakat. Terutama yang terdampak asap,” tegasnya.
Dalam kontek agama, kader senior sebuah Parpol ini menilai, penolakan itu bisa masuk kategori sombong dan angkuh. Kalau itu yang dilakukan, menurut dia, Allah bisa murka.
“Berbahaya itu. Kita semua bisa teraniaya. Sombong itu pakaian Allah, angkuh itu selendang-Nya,” imbuh Darna.
Sebagai gubernur dan penanggung jawab utama penanganan Karlahut di Riau, Syamsuar menurut Darna harus bertanya apa alasan Edwar Sanger menolak bantuan DKI itu. Apalagi asap kini sudah menjadi bencana nasional pula.
“Makanya penolakan itu jadi tanda tanya besar. Apalagi asap ini sudah sangat mengganggu kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dan harapan rakyat sederhana saja, api mati, asap hilang, dan kehidupan normal kembali,” pungkasnya.
