BENGKALIS (Riaulantang)-Setelah sempat tertunda dua minggu dengan alasan tidak kuorum kemudian adanya penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor DPRD Bengkalis, akhirnya pada Selasa (03/04/2018)  rapat paripurna dengan beberapa agenda dilaksanakan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto dihadiri Wakil Ketua Zulhelmi serta 32 anggota dewan serta dihadiri Sekda Bengkalis Bustamy HY dan sejumlah kepala SKPD dan sekretaris DPRD Radius Akima.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto memaparkan bahwa rapat mengagendakan penyampaian laporan reses masa sidang tahun 2017, penyampaian laporan pansus, penyampaian tiga ranperda dan perubahan alat kelengkapan dewan. Paripurna diawali dengan penyampaian hasil reses masa sidang tahun 2017 oleh pimpinan ketujuh fraksi di DPRD Bengkalis.

 Kemudian paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan pansus zakat, pengelolaan asset daerah, badan permusyawaratan desa dan pansus pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Juru bicara pansus zakat, infak dan sedekah H.Mawardi menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah (ranperda) zakat, infak dan sedekah sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Dalam rangka mengelola zakat maka dibentuk badan amil zakat nazional (BAZNAS) kabupaten dibawah pembinaan langsung bupati Bengkalis. Pembinaan dimaksud meliputi fasilitas, mediasi, menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Daerah berkewajiban melaksanakan sepenuhnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan melibatkan partisipasi semua pihak. Dalam penetapan Perda zakat juga melibatkan perusahaan swasta, serta semua pihak yang wajib membayar zakat. Bupati bersama aparatur harus melalukan sosialisasi Perda zakat, infak dan sedekah ketengah masyarakat,” kata Mawardi.

Juru bicara Pansus Ranperda Pengelolaan Asset Daerah Febriza Luwu mengemukakan bahwa pengajuan Ranperda pengelolaan asset atau barang milik daerah pansus DPRD Bengkalis sudah melakukan koordinasi serta konsultasi tentang substansi pengelolaan barang milik daerah. Konsultasi dilakukan ke BPKAD Pemprov Riau, pansus juga melakukan rapat bersama dengan pihak terkait di SOPD Pemkab Bengkalis serta konsultasi ke Pemko Tangerang Selatan mengenai tatakelola barang milik daerah.

“Secara prinsip pansus dapat menerima pengajuan Ranperda pengelolaan barang milik daerah untuk ditindaklanjuti mengenai regulasi. Apakah itu barang yang bergerak maupun tidak bergerak serta melakukan pengecekan kembali terhadap asset. Termasuk asset yang sudah tidak layak dipergunakan dapat dilakukan pelelangan, dan untuk kendaraan dinas harus menggunakan stiker,”papar Febriza dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pansus Ranperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui jurubicara Susianto memaparkan bahwa pansus BPD telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke berbagai pihak. Salah satu rekomendasi adalah adanya keterwakilan perempuan dalam komposisi BPD diseluruh desa. OPD terkait harus segera melakukan sosialisasi dengan penguatan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Pansus Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) Syahrial Basri mengemukakan bahwa Ranperda PPLH mengalami keterlambatan dari seharusnya untuk diparipurnakan karena adanya penundaaan serta dinamika yang terjadi. Ranperda PPLH sudah dibahas sejak bulan Juni tahun 2017 dengan melakukan konsultasi ke Pemprov Riau serta kementerian terkait.

“Saat melakukan konsuktasi ke Pemko Batam ditemukan perbedaan draft dengan ranperda yang diajukan Pemkab Bengkalis. Melakukan pungutan, retribusi terkait perizinan lingkungan hidup yang dikuatkan dengan Perbup. Pansus meminta Pemkab Bengkalis untuk tidak melakukan pemindahan atau mutasi terhadap pejabat terkait di lngkungan hidup dan Perda PPLH juga harus disosialisasikan ke perusahaan swasta,”ungkap Syahrial.

Keempat Ranperda akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Bengkalis.(dwi)