PEKANBARU (Riaulantang) – Penyebab maraknya pungutan mayoritas sekolah di Provinsi Riau akhirnya terkuak saat hearing (dengar pendapat,red) terbuka yang digelar Komisi V DPRD Riau dengan Dinas Pendidikan Riau serta dihadiri kepala sekolah SMA dan SMK se-kabupaten Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Ternyata pungutan masih dilakukan karena sekolah berdalih untuk menutupi beban operasional

Hearing terbuka Rabu (13/03/2019) yang dimulai pukul 15.00 WIB itu baru berakhir seiring kumandang Adzan Maghrib dan berlangsung cukup alot. Hearing yang dipimpin ketua Komisi V Aherson tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Riau Rudiyanto bersama kepala-kepala bidang dan kepala seksi Disdik bertempat di ruang medium DPRD Riau.

Dalam dengar pendapat tersebut, dilakukan uji petik terhadap tiga sekolah dari ketiga kabupaten dan kota yang hadir, apa yang menjadi dasar sekolah melakukan pungutan.

Seperti diutarakan Wakil Kepala Sekolah SMK 2 Pekanbaru Wawan Suryawan bahwa pungutan yang dilakukan di sekolah mereka bukan atas nama pungli (pungutan liar,red) tetapi ada dasarnya, yaitu untuk menutupi beban operasional sekolah seperti membayar gaji guru honor daerah dan honorer komite,honorer tata usaha serta security.

Pungutan yang dibebankan kepada orang tua murid bervariasi, untuk kelas 10 Rp 225 ribu/siswa dan kelas11 dan 12 sebesar Rp 200 ribu persiswa/bulan, sedangkan murid dari keluarga tidak mampu tidak dipungut.

Demikian juga yang disampaikan kepala SMK 1 Sikijang Pelalawan H.Nasril yang menyayangkan dana Biaya Operasional Sekolah(BOS) Daerah tahun 2019 ini turun dari Rp 1,2 juta persiswa setiap tahunnya menjadi Rp 450 ribu. Akibatnya, pungutan yang selama ini tidak ada, mulai Februari lalu diberlakukan terhadap orang tua murid sebesar Rp 125 guru untuk membayar gaji guru honor, tata usaha dan security. Hal yang sama juga dikemukakan kepala sekolah SMAN 1 Tualangkabupaten Siak.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi V Aherson sangat menyayangkan pengurangan dana BOS Daerah dan berjanji akan memperjuangkannya kepada Gubernur Riau supaya dana BOS Daerah dinaikanlagi tahun 2020 mendatang. Menurutnya, hearing yang dilaksanakan tersebut tidak lain untuk mengurai benang kusut soal pungutan disekolah yang selama ini diprotes orang tua murid, LSM serta media massa

“Kedepannya tidak boleh ada lagi guru mencari uang untuk menutupi operasioanl sekolah, karena tugas guru adalah mengajar. Kita dari DPRD Riau berupaya memperjuangkan penambahan dana BOS Daerah ke Gubri seiring komitmen beliau untuk memajukan dunia pendidikan denganm enggratiskan pendidikan 12 tahun,”jawab Aherson menanggapi masalah tersebut.

Sedangkan anggota Komisi V lainnya, Ade Hartati Rahmat mengungkapkan soal pembiayaan terkait kebutuhan sekolah serta asal usul pendanaan apakah dari BOS Daerah, BOS Nasional atau pungutan yang dilakukan komite di masing-masing sekolah.

“Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah harus membangun kesepahaman soal pembiayaan dan sumber dana di sekolah-sekolah, dimana ketika sekolah membutuhkan biaya tambahan harus didudukan melalui Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS),”imbau Ade Hartati dari Fraksi PAN.

Wakil Ketua Komisi V Husaimi Hamidi dengan tegas menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Riau tidak melakukan verifikasi terhadap kebutuhan sekolah, sehingga sekolah harus mencari jalan keluar sendiri untuk menalangi kekurangan pembiayaan mereka. Selain itu, anak dari keluarga tidak mampu tidak boleh dipungut biaya apapun.

“Disdik Riau harus melakukan verifikasi faktual terhadap kebutuhan sekolah, terutama dari sisi pembiayaan, termasuk komite-komite disekolah harus transparan,”sebut Husaimi dari Fraksi PPP.

Sedangkan Kadisdik Riau Rudiyanto menjawab pertanyaan-pertanyaan dewan memberikan alasan soal kesejahteraan guru terutama guru non PNS atau ASN masih memprihatinkan karena keterbatasan anggaran.

Pungutan menurutnya terpaksa diberlakukan sekolah dan tidak menyalahi aturan selagi peruntukannya tepat sasaran dan betul-betul didistribusikan sesuai hasil MKKS serta keputusan bersama komite sekolah dengan orang tua murid.

“Pada dana BOS Daerah untuk peningkatan kesejahteraan guru dialokasikan 70 persen dari anggaran yang disalurkan, sedangkan dana BOS Nasional 15 persen. Jumlah tersebut masih kurang sehingga terpaksa pihak sekolah dan komite melakukan pungutan kepada orang tua murid setiap bulannya sesuai hasil kesepakatan,”jawab Rudiyanto.

Hadir dalam hearing terbuka itu anggota Komisi V lainnya M.Yusuf Sikumbang, Masnur, Siswaja Mulyadi, Ade Hartati Rahmat dan Nuraini. Kamis ini Komisi V kembali mengagendakan hearing dengan Disdik Riau serta kepala sekolah SMA dan SMK dari Kabupaten IndragiriHilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.(afa)