PEKANBARU (RIAU LANTANG) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyebutkan bahwa soal penetapan jumlah maupun siapa yang menjadi tersangka dalam proyek pipanisasi transmisi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 lalu adalah wewenang penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau.

Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Muspidauan diruang kerjanya, Rabu (06/03/2019) terkait kelanjutan penyidikan proyek yang merugikan negara hampir Rp 3 miliar tersebut.Dalam kasus tersebut baru dua tersangka yang sudah ditahan yaitu HA (rekanan,red) dan ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara pimpinan dari kegiatan tersebut masih belum tersentuh hukum.

“Penyidikan dugaan korupsi proyek tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Dirkrimsus Polda Riau, bukan kita di Kejati. Kami hanya menerima limpahan berkas SPDP dari Polda, siapa saja yang ditetapkan menjadi tersangka,”terang Muspidauan.

Disampaikan, bahwa kedua tersangka yang dilimpahkan Polda Riau sudah ditahan bahkan sudah disidang di Pengadilan Tipikor. Soal mantan Kepala Dinas PUPR Riau SF Haryanto dan mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Muhammad yang sekarang menjabat wakil bupati Bengkalis statusnya bukan kewenangan Kejati Riau.

“Itu kewenangan kawan-kawan di Polda. Kecuali ada perkembangan baru dalam pengembangan kasus tersebut masih ada tersangka baru, dan dilimpahkan ke kita tentu kita siapkan berkas tuntutannya kalau sudah dinyatakan P21,”ucap Muspidauan lagi.

Sebelumnya kasus pipanisasi transmisi mencuat kepermukaan atas laporan sejumlah LSM di Inhil maupun Pekanbaru yang menemukan kejanggalan dalam proyek tersebut. Sementara pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Pada item pekerjaan ditemukan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Proyek dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai.Seharusnya,kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan. Namun pihak Dinas PU Riau disebut tidak melakukan haltersebut.

Selain itu, Dinas PUPR Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor:0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.(afa)