PEKANBARU (Riaulantang) – Seratusan lebih massa yang mengatasnamakan Persatuan Desa Koto Aman (PEKAM) desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar kembali menggelar aksi demonstrasi kekantor Gubernur Riau Jumat (08/03/2019). Massa mendesak bertemu Gubernur Syamsuar untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) seluas 1.500 hektar di desa mereka.

Demonstrasi massa Pekam sempat ricuh di halaman depan kantor Gubri. Massa ingin bertemu Gubri dan memaksa masuk dengan cara memanjat pagar halaman kantor gubernur. Meski dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP, yang berusaha menghadang aksi massa Pekam tersebut, namun mereka tetap nekat masuk kantor Gubri dengan memanjat pagar. Seorang ibu-ibu usia 50 tahunan sempat pingsan.

Meski ada blokade polisi, namun tidak dipedulikan massa yang tetap ngotot bertemu gubri, untuk menyelesaikan sengketa lahan yang sudah berlangsung sejak tahun 1991, dan sampai sekarang belum adatitik temu. Termauk presiden Joko Widodo yang pernah berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut, namun sampai sekarang tidak ada titik terang, sehingga warga nekat menggelar aksi demonstrasi Selasa(05/03/2019) dan Jumat ini.

Akhirnya selepas Sholat Jumat 12 perwakilan massa Pekam diterima langsung gubernur Syamsuar bersama wagubri Edy Natar Nasution, Asisten I Setdaprov Ahmad Syah Harrofieserta Kasatpol PP Riau Zainal diruang pertemuan kantor Gubenur Riau. Masyarakat Koto Aman tetap menuntut lahan seluas 1.500 hektar yang dikuasai PT.SBAL dikembalikan kepada mereka.

Perwakilan masyarakat Koto Aman Daspon dihadapan Gubri memaparkan bahwa mereka menuntut pengembalian lahan tersebut kepada mereka selaku masyarakat tempatan. Ia menyebut Hak Guna Usaha (HGU) PT SBAL ilegal karena berada dalam perkampungan masyarakat Koto Aman yang dulunya disebut kampung Koto Batak tersebut.

“Kami hanya ingin menuntut keadilan atas lahan yang dikuasai PT SBAL tersebut. Pada tahun 1991 perusahaan menyerobot lahan kami itu dengan mengatakan akan membuka kebun kelapa ternyata mereka mengubahnya menjadi kebun kelapa sawit sampai sekarang, dan kami minta lahan itu dikembalikan kepada kami,”pinta Daspon.

Dihadapan perwakilan masyarakat, Gubri berjanji akan segera menyelesaikan konflik tersebut dengan mencari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya. Kalau memang pihak perusahaan terbukti melanggar atau membuka perkebunan ilegal tentu HGU mereka akan dicabut.

“Saya minta kepada masyarakat Koto Aman untuk bersabar, karena saya dan pak Edy Natar baru menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kami akan mencari solusi dan penyelesaian seadil-adilnya, dan masyarakat Koto Aman mempercayakan hal tersebut kepada kami. Kita akan berkoordinasi dengan Pemkab kampar juga nanti,”ungkap Syamsuar.(afa)