PEKANBARU (Riau Lantang) – Sebanyak sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Riau akan diciutkan sekaligus di-merger dengan OPD lainnya, menjadi lima OPD. Dari jumlah 40 OPD yang ada di Pemprov saat ini nantinya akan tersisa 36 OPD, dan merger antar OPD tersebut harus didukung DPD Riau.

Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (22/03/2019) pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024, mengemukakan hal tersebut. Efisiensi OPD bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pelayanan publik yang maksimal didukung kompetensi aparatur yang profesional berbasis IPTEK.

“Saat ini ada 40 OPD di Pemprov Riau. Kita akan merger sembilan OPD menjadi lima OPD sehingga kedepan jumlah OPD di PemrovRiau tinggal 36 OPD. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik,”papar Syamsuar.

Dengan penggabungan sembilan OPD tentunya harus dilakukan revisi Perda Riau nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD di Provinsi Riau. Penggabungan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Perda baru dengan dukungan DPRD Riau, sehingga kedepan OPD dipemrov Riau lebih efektif.

“Untuk merealisasikan hal tersebut, kita akan ajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Riau. Sehinggapenggabungan dan pemisahan OPD dapat disetujui dan memiliki payung hukum,”terang Syamsuar, bupati Siak satu setengah periode itu.

Adapun OPD yang akan di-merger adalah Dinas Perindsutrian akan dimerger dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disatukan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dinas Ketahanan Pangan disatukan dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.Sedangkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura akan dimasukan kedalam Dinas Perkebunan, untuk urusan kependudukan menjadi tanggungjawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.(afa)