PEKANBARU (Riau Lantang) – Penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyaim sehari menjelang masa jabatannya berakhir, ditandai dengan makin merebaknya kebakaran hutan dan lahan disejumlah wilayah di Provinsi Riau, diantaranya kabupaten Bengkalis, Kota Dumai danKabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengantisipasi meluasnya kahutla, Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Provinsi Riau meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diantaranya bantuan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara.

Demkian juga halnya dengan penetapan status siaga darurat karrhutla yang diumumkan bulan Februari, karena biasanya status siaga darurat karhutla saat kemarau panajng terjadi dipertengahan tahun.

Selain itu status siaga darurat karhutla berlangsung sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2019 dengan berbagai pertimbangan tekhnis,termasuk kemarau panjang yang bakal berlangsung mulai pertengahan tahun ini di Riau.

Faktor Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden juga menjadi pertimbangan diumumkannya siaga darurat karhutla tersebut.

“Tahun ini penetapan status siaga darurat karhutla lebih cepat denganberbagai pertimbangan tekhnis, serta berdasarkan rekomendasi dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Riau dan peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah daerah,”terang Kepala BPBD RiauEdwar Sanger.

Pasca penetpan status siaga darurat karhutla, BPBD Riau langsung melakukan koordinasi dengan BNPB Pusat untuk dapat dilakukan penanganan secara bersama. Salah satunya adalah meminta bantuan helikopter untuk pemadaman atau penyiraman di lokasi karhutla dari udara, sehingga pemadaman dapat cepat dilakukan.

“Peralatan yang kita minta kepada BNPB adalah helikopter untuk waterbooming dan patroli, mesin pompa air karena kita masih kurangserta tenaga pemadam untuk diterjunkan ke lapangan. Sejauh ini memang untuk personil kita cukup, tapi kita minta petugas dari BNPB juga disiagakan di Riau,”ulas Edwar Sanger.(afa)