PEKANBARU (Riau Lantang) – Pekerjaan peningkatan jalan antara kota Duri (Kecamatan Mandau) menuju Sungai Pakning kecamatan Bukitbatu dikabupaten Bengkalis terhitung sejak tanggal 28 November 2018 sudah dihentikan pekerjaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis.

Otomatis sejak tiga bulan lalu pekerjaan proyek yang menggunakan system Multiyears (My) tersebut dengan total anggaran Rp498 miliar itu terbengkalai dan tidak tahu kapan akan dilanjutkan karena harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK) RI.

Panjang jalan Duri-Sungai Pakning via desa Temiang (Bukitbatu) dan desa Sebanga (Mandau) itu sendiri mencapai 68 kilometer (KM).

Menanggapi hal tersebut pengamat pembangunan Riau dari Indonesia Monitoring Development (IMD) Raden Adnan memberikan pendapat bahwa pengehentian pekerjaan jalan My Duri-Sungai Pakning itu tidak bisa dikatakan dihentikan sementara. Pasti ada permasalahan tekhnis sehingga Dinas PUPR Bengkalis menghentikan pekerjaan tersebut, dan ia mengatakan bahwa DPRD Bengkalis bisa membentuk Panitia Khusus(Pansus).

“Tidak ada istilah dalam sebuah pekerjaan proyek yang menggunakan uang negara penghentian sementara, karena penghetian pekerjaan dapat dilakukan dengan memutus kontrak kerja dan perusahaan di-black list. Dalam hal ini, DPRD Bengkalis bisa menggunakan haknya mengusut persoalan tersebut dengan membentuk pansus,”saran Adnan, dibPekanbaru Senin (18/03/2019).

Pembentukan pansus oleh DPRD tentu terpisah dengan audit yang dilakukan BPK. Karena DPRD adalah lembaga kontrol, dan mereka yang mengesahkan anggaran untuk pekerjaan jalan Duri-Pakning itu. Dari pansus itu nanti dapat diketahui permasalahan yang terjadi dilapangan, serta perusahaan pelaksana ataupun kesalahan ada di dinas tekhnis.

“Sebagai lembaga kontroling DPRD Bengkalis tidak boleh diam terkait penghentian pekerjaan proyek berskala besar tersebut. Karena diduga bisa saja terjadi potensi kerugian negara, apalagi rekanan sudah mengambil uang muka mencapai 15 persen dari total nilai proyek,”imbuh Adnan yang juga pengacara tersebut.

Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo menginformasikan kalau pekerjaan peningkatan jalan tersebut yang dikerjakan PT.Citra Gading Asritama (CGA) progresnya masih jauh dari harapan, padahal rekanan sudah mengambil uang muka sebesar 15 persen.

“Pekerjaan proyek My Duri-Sungai Pakning sudah kita hentikan sejak tanggal 28 November 2018 lalu. Progres yang kita temui masih jauh dari harapan dan harus dilakukan audit menyeluruh dahulu terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan,”ungkap Hadi Prasetyo,belum lama ini.

Disinggung berapa sebenarnya progres pekerjaan proyek tersebut sampai menjelang akhir tahun 2018, Hadi meminta supaya dikonfirmasi langsung kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut yaitu Ardiansyah.

“Soal tekhnis pekerjaan coba tanyakan langsung sama PPTK Kegiatannya Ardiansyah,”sambung Hadi lagi.

PT.CGA adalah rekanan pemenang lelang proyek jalanDuri-Sungai Pakning yang dilelang tahun 2012 lalu di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Bengkalis dengan nilai pagu anggaran Rp 520 miliar. PC CGA bulan September tahun 2013 dinyatakan sebagai pemenang lelang bersama lima perusahaan lainnya untuk pekerjaan sejumlah peningkatan jalan di Negeri Junjungan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis ketika itu H.Muhammad Nasir sampai berakhirnya masa jabatan bupati Herliyan Saleh tidak mau menandatangani kontrak, karena PT.CGA dinilai bermasalah disejumlah daerah di Indonesia. Sehingga PT.CGA menempuh jalur hukum melakukan banding ke Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) dan terakhir Mahkamah Agung (MA) dimana PT.CGA dinyatakan memenangkan gugatan atas Pemkab Bengkalis pada akhir tahun 2015.

Setelah memenangkan gugatan di MA, pada tahun 2017 Pemkab dan DPRD Bengkalis mengalokasikan anggaran lewat APBD sebesar 75 persen dengan asumsi 15 persen dari keseluruhan nilai pekerjaan.Pencairan anggaran uang muka pertengahan tahun 2017, sedangkan PT.CGA sendiri baru memulai pekerjaan bulan Juli 2017 dan hingga akhir tahun 2017 (Desember,red) progres pekerjaan perusahaan tersebut masih dibawah 6 persen dari uang muka yang diambil 15 persen.(afa)