PEKANBARU (Riaulantang) – Aksi nekat dilakukan seratusan warga desaKoto Aman kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar dan Suku Sakai Kandis dengan bertahan di kota Pekanbaru seraya melancarkan aksi demonstrasi. Mereka ‘menginap’ dibawah jembatan flyover tepatnya di persimpangan jalan Sudirman dengan jalan Tuanku Tambusai.
Terhitung sampai dengan Sabtu (16/03/2019) ini, sudah 12 hari warga Koto Aman tersebut bertahan memperjuangkan lahan mereka yang diserobot perusahaan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) yang mencapai 1.500 hektar. Warga tersebut mulai datang ke Pekanbaru melakukan aksi demonstrasi sejak tanggal 04 Maret 2019 hingga kemudian bertahan diKota Bertuah sampai hari ini.

Kedatangan mereka tidak lain untuk menyampaikan tuntutan supaya Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat maupun Pemkab Kampar menyelesaikan sengketa lahan di desa mereka yang diserobot PT SBALsejak tahun 1991 lalu. Sampai dengan hari kedua belas setidaknya warga sudah melakukan aksi demonstrasi lima kali, ke kantor gubernur dan DPRD Riau.

Pantauan langsung, terlihat warga Koto Aman yang terdiri dari kaum pria, ibu-ibu bahkan anak-anak tetap ngotot bertahan dibawah flyover,meskipun makan seadanya dan menumpang mandi ke Mesjid Ar Rahman.Mereka mengaku tidak akan pulang sebelum pemerintah mengambil sikap,berpihak kepada rakyat dan bukan membela para pengusaha kapitalis yang merampas tanah mereka.

“Kami tidak akan balik, sebelum tuntutan kami dipenuhi oleh pemerintah. Apalagi Presiden Joko Widodo pernah berjanji turut menyelesaikan permasalahan ini, tapi mana buktinya. Demikian juga Gubernur Syamsuar akan memfasilitasi, tapi sekarang belum ada action,’pungkas Dapson koordinator aksi.

Meskipun tidur dan berisitirahat beralaskan tikar seadanya ditengah hiruk pikuk lalu lalang kendaraan serta debu jalanan disertai ancaman penyakit, warga tetap tidak mau pulang meskipun sudah disuruh oleh Satpol PP beberapa waktu lalu. Dari keterangan warga, sudah ada beberapa orang yang jatuh sakit, karena demam, kelelahan dan sakit perut.

Perjuangan warga Koto Aman dan Suku Sakai itu sendiri sebagai bagian pelampiasan kekecewaan yang sudah mereka pendam sejak dua puluhan tahun lalu. Awalnya kedatangan PT SBAL dengan modus untuk membuka perkebunan kelapa hibrida atau kelapa biasa, tapi kemudian berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dan menyerobot lahan warga seluas 1.500 hektar dari total lahan yang dikelola PT SBAL 6.400 hektar.

“Para pemimpin di negeri ini lebih suka membohongi rakyat, kami hanya diberi janji bukan solusi. Buktinya sampai sekarang tidak ada upaya penyelesaian masalah penyerobotan lahan oleh PT SBAL tersebut, kami seperti dianaktirikan di negeri ini,”ucap Dapson lagi.

Berbagai upaya dan cara sudah dilakukan warga Koto Aman untuk penyelesaian sengketa lahan yang sudah berlangsung sejak tahun 1991 itu, tapi tetap tidak ada jalan keluar.

Dalam penanganan sengketa tersebut pemerintah terkesan setengah hati bahkan hanya sebatas lips service mengumbar janji pura-pura berpihak kepada masyarakat saat warga melancarkan aksi demonstrasi, tapi tak pernah ada realisasi.

Dapson menambahkan, Pemkab Kampar sendiri seperti tidak berdaya menyelesaikan konflik agraria tersebut. Puluhan kali pertemuan, semuanya berakhir buntu. Termasuk membentuk tim penanganan konflik,namun tidak juga ada keputusan yang dihasilkan secara kongkrit kecuali angin surga dan janji-janji belaka.

“Pihak perusahaan sendiri seperti kebal hukum dalam mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut, terlihat dari sikap Pemkab Kampar yang tidak berani bertindak. BPN (Badang Pertanahan Nasional,red) harus turun melakukan pengukuran terhadap lahan yang dikelola PT SBAL supaya nampak titik terang,”pungkas Dapson lagi.

Tidak bisa dipastikan sampai kapan warga Koto Aman yang ‘menginap’dibawah jembatan flyover tersebut akan terus bertahan. Segala daya upaya telah mereka lakukan, tapi hasilnya masih nihil.

Haruskah warga Koto Aman itu mengorbankan diri mereka, mengorbankan anak-anak mereka terus bertahan diantara debu jalanan, hantaman terik matahari dan guyuran hujan.(afa)