Pekanbaru (Riau Lantang) – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum(Gakum) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Seksi Wilayah II Riau, Kepri, Jambi dan Sumatera Barat yang berkantor dijalan Subrantas Pekanbaru masih belum bereaksi.

Terkait pengalihfungsian lahan secara ilegal di Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar.
Ketika beberapa kali dikonfirmasi kepada Balai Gakum Seksi Wilayah IItersebut, jawaban pihak terkait masih itu-itu saja, bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan administrasi terkait pengalihfungsian lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Rimba Seraya Utama (RSU) menjadi perkebunan kelapa sawit secara ilegal oleh PT.Agro Abadi, seluas 12.600 hektar di Kampar Kiri.

Kepala Balai Gakum KLHK Seksi Wilayah II Eduar Hutapea di kantornya jalan Subrantas Tampan Pekanbaru ketika ditanya langkah yang sudah dilakukan terkait pengalihfungsian lahan HTI menjadi kebun sawit itu,ia berujar bahwa pihaknya masih dalam tahap verifikasi lahan sertai dentifikasi ke lapangan. Sejauh ini belum ada tindakan yang diambil Gakum KLHK Riau meskipun santer pemberitaan soal sikap semena-mena PT.RSU dan PT.Agro Abadi yang berada dalam satu grup bisnis Panca Eka Grup.

“Kita masih melakukan verifikasi serta identifikasi terhadap lahan yang didugakan tersebut. Setelah verifikasi dan identifikasi, Gakum KLHK akan meminta pendapat dari ahli kehutanan dan perkebunan, baru kemudian diambil tindakan, itupun bukan oleh Balai Gakum,”ungkap Eduar Hutapea, Kamis (07/01/2019).

Soal siapa yang berwenang menyatakan memang ada masalah atau pihak perusahaan bersalah adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)karena Balai Gakum KLHK hanya melakukan pengecekan serta prosesverifikasi dan identifikasi ke lapangan. Karena menurutnya ada kewenangan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 yang mengatur kewenangan tersebut.

Disebutnya lagi, bahwa dalam UU 18 tahun 2013 itu juga tidak memuatpasal adanya soal jual beli lahan, apakah dalam dugaan pengalihfungsian lahan dari HTI oleh PT.RSU kepada PT.Agro Abadi dalam bentuk jual beli tidak diketahui secara pasti. Selain itu perubahan izin yang diterbitkan juga bukan kewenangan Balai Gakum KLHK tetapi pihak penegak hukum.

“Kita belum mengetahui apakah lahan HTI PT.RSU itu dijual kepada PT.Agro Abadi. Apalagi ada izin lain diterbitkan tahun 2006 untuk perkebunan kelapa sawit setelah izin HTI dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI tahun 1996, itu adalah kewenangan pihak penegak hukum,”tukas Eduar mengakhiri.(afa)