PEKANBARU (Riaulantang)- Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) (2014-2019) menghasilkan 16 butir rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Kepala Daerah periode berikutnya.

Dalam laporan hasil kerja Pansus yang dibacakan langsung Ketua Pansus LKPj Karmila Sari S.Kom, MM dari Fraksi Partai Golkar, dimana rapat paripurna dihadiri 2/3 anggota dewan atau 43 orang dari total 65 wakil rakyat di Bumi Lancang Kuning. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua dr.H.Sunaryo dihadiri ketua DPRD Hj.Septina Primawati Rusli dan Wakil Ketua dari PDI.Perjuangan Kordias Pasaribu.

Turut hadir Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau. Paripurna yang dilaksanakan Senin (25/03/2019) itu seyogyanya diagendakan dimulai pukul 11.00 WIB tersebut molor hinggga jam 12.40 WIB paripurna baru dimulai, sambil menunggu kedatangan beberapa orang anggota dewan lainnya untuk memenuhi kuorum.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Karmila Sari menyampaikan terima kasih terhadap gubernur sebelumnya yang telah menghabiskan masa jabatan pada tanggal 20 Februari 2019 lalu. Karena LKPj AMJ periode 2014-2019 mencakup kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dimana selama lima tahun belakangan Riau dipimpin tiga gubernur, yakni Anas Makmun, Arsyadjuliandi Rahman (Andi Rahman,red) dan Wan Thamrin Hasyim.

Adapun ke 16 rekomendasi yang dihasilkan pansus meliputi berbagai aspek serta dinamika dalam pelaksanaan pembangunan di Riau selama lima tahun belakangan. Kebijakan pembangunan daerah yang berhasil menurunkan angka kemsikinan, namun disisi lain pertumbuhan ekonomi yang merosot tahun 2018 juga mendapat apresiasi serta kritikan dari pansus.

Dipaparkan Karmila Sari, pada point pertama pihak eksekutif diminta menindaklanjuti secara langsung rekomendasi pansus, agar kedepannya pelaksanaan pembangunan lebih inovatif serta permasalahan yang terjadi selama ini harus dicarikan solusinya, termasuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Riau.

Sedangkan point kedua, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau wajib menindaklanjuti catatan penting yang disampaikan pansus dalam laporannya berupa rekomendasi. Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur kedepan harus secara berkesinambungan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Point ketiga, Pemprov Riau harus membuka ruang investasi dengan memberikan kemudahan terhadap masuknya investasi dalam skala besar, baik investor nasional maupun penanaman modal asing (PMA). Karena dengan masuknya investasi, otomatis lapangan kerja akan semakin terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat Riau untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan skill yang dimiliki.

Point keempat, Kepala Daerah yang baru dilantik dituntut untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang notabene merupakan asset daerah, karena permodalannya mayoritas dari APBD Riau. Bahkan Pansus meminta untuk dilakukan pembenahan kepada BUMD-BUMD tersebut melalui OPD khusus supaya pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dapat berjalan maksimal.

Kemudian masih soal BUMD, Karmila menyampaikan catatan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di BUMD-BUMD bersangkutan harus tepat waktu, transparan, akuntabel dan mengedepankan azas profesionalitas. Kemudian BUMD-BUMD yang mampu eksis harus lebih mandiri termasuk dalam pengelolaan asset-asset yang dimiliki supaya dapat diawasi secara berkala, baik oleh DPRD Riau maupun masyarakat.

Adapun point kelima, Pemprov Riau dituntut untuk lebih jeli melihat peluang usaha untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas (migas) dapat dikurangi, seiring bakal habisnya kandungan migas tersebut suatu waktu nanti. Banyak sektor usaha baru yang dapat memberikan kontribusi PAD kepada daerah harus segera digarap.

Point keenam, pengurangan ketergantungan terhadap sektor migas harus dibarengi dengan upaya serius Pemprov Riau untuk memberikan ruang yang terbuka bagi pelaku usaha, menengah, kecil dan mikro (UMKM) sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif ditengah masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Point tujuh, Pansus LKPj mengingatkan Pemprov Riau untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer secara periodik oleh pemerintah pusat ke Riau. Karena DBH tidak hanya meliputi DBH sektor migas, tetapi juga kehutanan, perkebunan, perikanan maupun pendapatan lainnya yang disetor selama ini ke kas negara.

Point delapan, terkait seringnya terjadi tunda bayar atau transfer DBH oleh pemerintah pusat ke Riau harus disikapi dengan system jemput bola ke pemerintah pusat, dalam hal ini kepada Kementerian Keuangan RI. Apa penyebab seringnya terjadi tunda bayar yang berimbas kepada program pembangunan daerah.

Point sembilan, Pemprov Riau harus melaksanakan pembayaran hutang pada pihak ketiga sebagai dampak dari terjadinya tunda bayar atau transfer DBH yang terlambat oleh pemerintah pusat. Hutang terhadap pihak ketiga wajib dibayarkan, namun disisi lain Pemprov Riau harus mengurangi hutang-hutang kepada pihak ketiga terutama rekanan atau kontraktor pelaksana APBD.

Point sepuluh, dalam penghitungan dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pihak eksekutif harus lebih cermat dan selektif dengan mengedepankan skala prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur. Penghitungan RAPBD harus betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prrioritas pembangunan daerah.

Point sebelas, pemerintah daerah harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dengan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi atau meningkat setiap tahunnya, bukan malah menurun. Sebab, pada tahun 2018 lalu pertumbuhan ekonomi Riau hanya berada pada angka 2,34 persen, turun dibanding tahun 2017 sebesar 2,7 persen.

Point dua belas, Pempov Riau harus memacu semua sektor dan menunjukan keberhasilan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan raihan penghargaan-penghargaan di berbagai sektor pembangunan daerah. Apakah itu dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup maupun prestasi-prestasi lainnya di berbagai bidang pembangunan.

Point tiga belas, seluruh stake holder atau OPD di Pemprov Riau harus menginventarisir kegiatan-kegiatan tahun 2018 yang tertunda, supaya program yang menjadi skala prioritas dapat dilanjutkan tahun 2019 atau tahun 2020 mendatang. Pemprov harus punya rekapitulasi data kegiatan-kegiatan yang tertunda, akibat terjadinya defisit APBD tahun 2018 lalu.

Point empat belas, Gubernur yang baru harrus memisahkan dinas perkebunan dari OPD lainnya dengan membentuk dinas perkebunan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan potensi pekebunan diseluruh daerah di Riau cukup luas, baik itu perkebunan dalam skala besar seperti kelapa sawit maupun perkebunan milik rakyat seperti karet, kelapa dan tanaman keras lainnya.

Point lima belas, dalam pengembangan sektor perkebunan Pemprov Riau diminta membangun kemandirian dengan system pola perkebunan inti rakyat (PIR) atau hutan tanaman rakyat (HTR) yang lebih mandiri. Rakyat harus memiliki sendiri perkebunan-perkebunan tanpa harus terus menyusu kepada perusahaan besar dengan pola plasma.

Point enam belas, penyerapan APBD setiap tahun harus dimaksimalkan. Maksudnya, jangan terlalu banyak sisa lebih penyerapan anggaran (silpa) setiap tahun yang berarti tingginya silpa menunjukkan indikator ketidakberhasilan program pembangunan. Penyerapan anggaran harus betul-betul efektif dan efisien dan tepat guna, bukan dalam artian menghamburkan anggaran supaya menghindari silpa.(afa)