PEKANBARU (Riau Lantang) – Komisi IV DPRD Riau menindaklanjuti apa yang menjadi kerisauan masyarakat termasuk Gubernur Syamsuar soal kerusakan jalan-jalan di Riau yang diakibatkan banyaknya truk bertonase besar melintasi jalan-jalan utama di hampir seluruh kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning.

Hal itu terungkap dalam hearing (dengar pendapat,red) antara komisi IV DPRD Riau dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK), Dinas Perkebunan serta Dirlantas Polda Riau, Senin(18/03/2019) di ruang medium DPRD Riau. Hearing dipimpin ketua komisi IV Husni Thamrin, serta dihadiri anggota komisi Asri Auzar, Abdul Wahid, Yurjani Moga serta satu anggota komisi III Suhardiman Amby.

“Hampir 100 persen truk pengangkut crude palm oil (CPO/minyak sawit,red) di Riau over dimensi dan over loading.Rata-rata kapasitas angkut mereka antara 30 sampai 40 ton satu truk,tidak benar daya angkut mereka dibawah 20 ton. Inilah salah satu penyebab kerusakan jalan-jalan di Riau,”ungkap Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Riau Adrial dihadapan anggota Komisi IV.

Menurutnya lagi, kejadian tersebut sudah berlangsung lama,dan mobil truk CPO itu menggunakan sumbu lebih dari seharusnya. Akibat terjadinya over dimensi dan over loading, harus dilakukan pemotongan terhadap kelebihan panjang dan bobot truk.

“Dari hasil pantauan kami, ada truk pengangkut CPO malahan tidak memiliki surat resmi, seperti STNK, surat KIR dan izin angkutan lainnya. Artinya mereka menggunakan surat palsu yang di-scanner untuk mengelabui petugas di lapangan,”ulas Adrial.

Pernyataan Kabid Perhubungan Darat itu otomatis mementahkan apa yang disampaikan sebelumnya oleh pengusaha angkutan CPO dihadapan anggota komisi IV, bahwa kapasitas truk pengangkut CPO mereka hanya antara 8 sampai 10 ton per-truk. Kemudian dari paparan empat perusahaan yaitu PT.Musim Mas, PT.Bina Fitri Jaya, PT.Rohul Palmindo dan PT.Jatim Jaya Perkasa, semua truk pengangkut CPO mereka bernomor polisikan Riau alias BM.

Ketua Komisi IV Husni Thamrin berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut. Karena akibat dari kelebihan tonase itu daerah dirugikan karena kerusakan jalan, pendapatan dari pajak kendaraan non Riau yang jelas tidak didapatkan.

“Terhitung setelah hearing ini, kedepannya kami akan melakukan inspeksi mendadak (sidak,red) ke perusahaan-perusahaan CPO.Hal ini untuk mengetahui, apakah benar truk CPO itu melebihi tonase dan menggunakan surat palsu. Apabila terbukti kita akan ambil tindakans ecara hukum,”tegas Husni, politisi Partai Gerindra tersebut.(afa)